JAKARTA (HAKA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (31/8/2023), menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Banten.
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyinggung soal Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diharapkan bisa dilakukan penyalurannya tanpa adanya agunan (jaminan).
Bahkan, Presiden Jokowi mendorong langsung kepada menteri terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), agar hal itu dapat dilakukan.
“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan,” kata Jokowi dilansir dari detik.com, Minggu (3/9/2023).
Jokowi menilai, seharusnya diterapkan sistem credit scoring untuk penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Pasalnya 145 negara telah menggunakan sistem tersebut.
“Dengan sistem credit scoring, kita melihat skornya, melihat karakternya baik nggak, beri Rp 500 juta, beri Rp 300 juta, beri Rp 100 juta, mestinya seperti itu,” tuturnya.
Dengan semua KUR tanpa agunan, diyakini akan memberikan peluang kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan khususnya bagi yang baru memulai.
“Karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki collateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring, itu akan lebih memudahkan dan ini akan terus saya dorong,” ucapnya.
Jokowi menyebut jatah KUR tahun ini mencapai Rp 460 triliun dengan bunga 6 persen dan maksimal pinjaman Rp 500 juta. Jokowi mau anggaran yang sudah ada bisa tersalurkan semua.
“Kuota Rp 460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa karena bunganya hanya 6 persen. Tapi memang betul-betul hanya untuk UMKM,” tukasnya. (fik/dtk)
