Site icon Harian Kepri

Proyek Gurindam 12 Berpolemik, Ketua Dewan Dukung Meski Defisit

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Jumaga Nadeak menyebut, pembangunan mega proyek Gurindam 12 sama sekali tidak akan membebani APBD Provinsi Kepri, yang saat ini dalam keadaan defisit. Sehingga proyek multiyears itu akan tetap dimulai pada tahun ini.

“Pembangunan Gurindam 12 tidak ada pengaruh dengan defisit. Harus tetap jalan terus,” ujar Jumaga sekaligus menanggapi polemik pernyataan anggota DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah yang meminta proyek setengah triliun tersebut ditunda, Senin (3/9/2018).

Dia menjelaskan, defisit anggaran yang terjadi di APBD-P 2018 ini disebabkan karena, macetnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Bukan dikarenakan tidak tercapainya PAD Provinsi Kepri.

Defisit itu kata dia, masih dapat disikapi dengan transfer dana tunda salur yang diprediksi akan masuk di akhir tahun ini.

“Jadi defisit ini tidak ada pengaruhnya dengan proyek-proyek infrastruktur,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri itu.

Selain itu imbuhnya, pembangunan Gurindam 12 juga tidak mungkin untuk ditunda apalagi dibatalkan. Mengingat, proyek itu sendiri merupakan salah satu Perda multiyears yang telah disetujui bersama, antara Pemprov Kepri dan DPRD Provinsi Kepri.

“Kalau sekarang ada (anggota dewan) yang minta proyek itu ditunda. Kenapa kemarin sewaktu pengesahan ikut setuju,” sebutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini cukup menyayangkan sikap beberapa anggota DPRD Provinsi Kepri, yang meminta pembangunan proyek infrastruktur Provinsi Kepri ditunda dengan dalih proyek-proyek itu belum terlalu mendesak.

Seharusnya kata dia, DPRD Provinsi Kepri memberikan dukungan untuk setiap program infrastruktur khususnya berskala besar yang digagas Pemerintah Provinsi Kepri.

Karena selain manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus penyerapan tenaga kerja.

“Jadi bukannya justru malah meminta supaya pembangunan infrastruktur itu ditunda. Karena kalau tidak ada pembangunan masyarakat juga yang rugi karena tidak ada perubahan,” sebutnya.(kar)

Exit mobile version