Site icon Harian Kepri

Pulau Bintan Defisit Air, Rudi Chua Minta Gubernur Lobi APBN untuk Pipa Distribusi

Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua-f/zulfan-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua meminta kepada Gubernur Kepri, agar terus intens melobi Pemerintah Pusat terkait penyediaan pipa distribusi Waduk Kawal.

Karena menurut Politisi Partai Hanura ini, jika Waduk Kawal tidak segera dimanfaatkan, dikhawatirkan wilayah Pulau Bintan akan mengalami defisit air.

“Ini harus menjadi atensi oleh pemerintah daerah. Harapannya, penyediaan pipa distribusi Waduk Kawal bisa ditangani lewat APBN,” katanya, kepada hariankepri.com, Sabtu (6/7/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan pendataan dari Balai Wilayah Sungai (BWS), saat ini defisit air baku di Pulau Bintan sudah menyentuh angka di atas 500 liter perdetik.

Selain itu ujarnya, berdasarkan data yang ia terima dari Perumda Tirta Kepri, saat ini jumlah daftar tunggu di Perumda Tirta Kepri sudah menyentuh angka 20 ribu lebih.

Kondisi itu dikarenakan, Waduk Sei Pulai dan Waduk Gesek yang ada di Pulau Bintan saat ini debit airnya sudah tidak bisa lagi untuk mendistribusikan air ke pelanggan baru.

“Untuk sementara waktu, untuk defisit itu, masyarakat menyikapinya dengan sumur dan sumor bor. Tapi, ini bukan solusi, karena jika terlalu banyak sumur bor lambat laun justru bisa menjadi persoalan serius,” paparnya.

Solusi pasti yang bisa untuk menutupi defisit itu, yakni dengan mendistribusikan air dari Waduk Kawal. Karena, jika waduk itu bisa beroperasi, dapat menyediakan 15.000 meteran baru untuk masyarakat Tanjungpinang.

“Karena kapasitas produksi waduk itu bisa 400 liter per detik,” jelasnya.

Namun, lanjut Rudi, sejak waduk itu rampung dibangun pada tahun 2019 lalu, waduk itu belum bisa mendistribusikan air, karena terkendala pipa distribusi yang belum ada. Kebutuhan pipa distribusi untuk melakukan interkoneksi ke Waduk Gesek sepanjang 22 kilo meter.

“Anggarannya itu sekitar Rp 150 miliar. Makanya, Pak Gubernur harus terus melobi ke Pemerintah Pusat,” pungkasnya.(kar)

Exit mobile version