TANJUNGPINANG (HAKA) – Penerapan e-money pada pembayaran pas pelabuhan Sri Bintan Pura (sbp) masih menjadi polemik. Pasalnya, pengunjung pelabuhan merasa penerapan e-money tersebut memberatkan mereka.
Melihat kondisi ini, Penjabat (PJ) Walikota Raza Ariza beberapa waktu lalu meminta pihak Bank penyedia kartu tersebut untuk menggratiskan kartu e-money tersebut. Namun hal tersebut belum bisa dipenuhi oleh pihak Bank penyedia.
Berbagai reaksi pun muncul atas penerapan e-money tersebut. Salah satunya datang dari mantan pejabat Pemko Tanjungpinang Robert Pasaribu.
“Semestinya kartu e-money tidak dibebankan kepada masyarakat, karena sistem ini merupakan ide dan inisiatif PT Pelindo,” kata Robert
Ia menyampaikan, kenaikan tarif sudah dilakukan, sehingga tidak tepat dan tidak logis kalau kartu e-money masih juga dibebankan kepada masyarakat.
Menurut Robert, biaya pembuatan kartu bisa menggunakan dana CSR PT Pelindo bukan dengan CSR dari bank penyedia.
“Kalau menggunakan dana CSR Bank, akan timbul kendala dalam pengaturannya,” tegasnya. (arp)
