NATUNA (HAKA) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah dan Ketua Komisi I DPRD, Wan Arismunandar ikut rapat bersama Komisi IX DPR RI, saat mereka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, pekan lalu.
Rombongan Komisi IX ini, selain meninjau lokasi observasi WNI di Hanggar Lanud Raden Sadjad juga menggelar pertemuan dengan Panglima TNI, Kapolri dan Pangkogabwilhan I di Lanud RSA.
Komisi IX juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, BPJS, dan stakeholder lainnya di Kantor Bupati Natuna.
Selain Ganda dan Wan Aris, hadir juga Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan Sekda Natuna, Wan Siswandi.
Ngesti menyampaikan kedatangan DPR RI Komisi IX membawa berkah untuk pembangunan Natuna. Harapannya, Komisi IX mau menyuarakan ke pemerintah pusat dan melihat potensi dari berbagai sektor yang ada di Natuna.
“Natuna terdiri dari 15 Kecamatan dan jumlah penduduk yang banyak, kita kekurangan tenaga medis. Dengan kehadiran bapak dan ibu,” ungkap Ngesti.
Sementara itu Ketua tim komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan, maksud kedatangan mereka, juga untuk memastikan kesehatan masyarakat Natuna.
“Karena ada WNI dari Wuhan yang di observasi selama 14 hari di Natuna,” ucapnya.
Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan ke Kabupaten Natuna.
Dia menegaskan, dari awal DPRD Natuna bersama-sama masyarakat, dalam menyuarakan berbagai hal.
“Kami sebagai wakil rakyat harus menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka,” ujarnya.
Daeng Ganda juga mengakui kalau saat ini situasi sudah semakin baik, masyarakatpun sudah mulai tenang, terlebih setelah pemerintah pusat bersama-sama unsur terkait terus melakukan sosialisasi tentang Virus Corona ini baik ke masyarakat maupun siswa di sekolah.
“Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan terhadap keinginan pemerintah pusat untuk melengkapi fasilitas kesehatan yang ada di Natuna, kami dari DPRD bersama-sama dengan Komisi I nanti siap jemput bola untuk itu,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Komisi I, Wan Arismunandar menyampaikan keluhannya kepada Komisi IX, tentang BPJS di daerah.
Kondisi di Natuna yang kepulauan, untuk sampai ke ibu kota kabupaten saja harus memakai kapal dan membutuhkan waktu yang lama, maka dia meminta ada kelonggaran kebijakan dalam menangani klaim BPJS.
“Jangan sampai mereka udah sampai di Ranai berobat ke rumah sakit, karena ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan standar di BPJS mereka gak bisa berobat,” terangnya.
Menanggapi penambahan fasilitas di RSUD Natuna Wan Aris juga berharap penambahan CT Scan yang saat ini belum dimiliki.
“Termasuk kebutuhan dokter anak tadi, itu juga harus diperhatikan,” ujar Wan Aris.
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut Komisi IX berjanji akan membawanya dalam rapat kerja dengan pihak Kemenkes dan BPJS. (dan)