EDITORIAL HARIANKEPRI
SAAT ini Pemprov Kepri, sedang melaksanakan open biding untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Bukan hanya itu, di waktu bersamaan, sejumlah pejabat eselon II juga sedang mengikuti job fit dalam sepekan terakhir.
Untuk jabatan yang di-open bidding, yakni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Kemudian, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan, dan terakhir Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, Seri Kuala Lobam, Bintan.
Sebelumnya juga Ansar telah melantik pejabat eselon II hasil uji kesesuaian kualifikasi dan kompetensi atau job fit. Mereka adalah, Misni sebagai Kepala Barenlitbang Kepri. Kemudian, Andri Rizal dilantik jadi Asisten III Pemprov Kepri.
Raja Heri Mokhrizal yang sebelumnya Asisten I Pemprov Kepri, dilantik sebagai Kepala Badankesbangpol. Lalu, TS Arif Fadillah digeser ke Asisten I Pemprov Kepri.
Untuk urusan keterwakilan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri, Kabinet Ansar sudah sangat mumpuni. Pertama ada nama ada Andi Agung, yang sebelumnya bertugas di Pemerintah Kota Batam, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan.
Kemudian ada sosok Rika Azmi. Kadis Pertanian ini adalah pilihan Ansar, yang “diimpor” dari pulau terluar Kepri, yakni Pemkab Natuna.
Lalu ada, Said Nursyahdu yang sebelumnya pejabat di lingkup Pemkab Lingga. Selanjutnya ada nama Hasan yang dulunya bertugas di Pemkab Bintan, kini memegang amanah sebagai Kadiskominfo Kepri.
Begitu juga dengan sederet nama lainnya, Kadisperindag Aries Fhariandi, Asisten I Arif Fadillah, Kepala BPBD, Hasbi yang semuanya berasal dari Pemkab Karimun. Selanjutnya ada Azwandi dari Pemkab Anambas kini menempati Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kepri.
Terakhir ada nama Juramadi Esram Kadis Kebudayaan dan Hendri Kadis Lingkungan Hidup, yang keduanya berangkat dari Pemko Tanjungpinang.
Perubahan komposisi kabinet Ansar merupakan hal yang wajar. Mengingat, masa kepemimpinan Ansar yang sudah berjalan dua tahun ini, memerlukan akselerasi yang terukur, agar seluruh visi misinya dalam satu periode terealisasi.
Menjadi hal yang lumrah ketika pilah-pilih pejabat yang dilakoni Ansar, berdasarkan tingkat kepatuhan dan loyalitas yang tinggi kepadanya.
Memang, sudah saatnya Gubernur Ansar menempatkan orang-orang yang berkompeten, dan seirama menjalankan visi misi kepala daerah.
Agar, seluruh program yang telah direncanakan bisa terealisasi secara maksimal. Kinerja pejabat yang baik, secara langsung akan berpengaruh kepada kinerja kepala daerah.
Yang tidak kalah pentingnya, pejabat yang dipilih, adalah figur yang menguntungkan secara politik. Apalagi menjelang tahun politik di 2024. Kinerja kabinet pilihan Ansar harus mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada Ansar.
Makanya, pejabat yang dipilih nanti harus mampu menjalankan tugas sesuai target yang telah dibuat, dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Sehingga secara politik mampu mendongkrak elektabilitas Ansar nantinya.
Di tahun 2022 lalu, realisasi belanja Pemprov Kepri nomor Satu se-Indonesia. Dari sisi pendapatan Pemprov Kepri terealisasi sebanyak 107 persen. Angka itu menempatkan Pemprov Kepri berada di urutan kelima, sebagai provinsi yang realisasi pendapatannya terbesar di Indonesia.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur di ibu kota juga rampung, di antaranya revitalisasi Kota Lama, revitalisasi Pulau Penyengat, pembangunan pedestarian dan penataan median jalan bandara RHF, serta Integrasi Dermaga Pelantar I dan II.
Kemudian, pembangunan jalan lingkar pesisir kota Tanjungpinang dan pembangunan flyover simpang Ramayana yang pengoperasiannya diresmikan oleh Ansar, pada Jumat (3/2/2023). Peningkatan infrastruktur di Kabupaten dan Kota lain di Kepri juga menjadi atensi Ansar, sepanjang tahun 2022.
Prestasi ini juga menunjukkan kinerja baik Kabinet Ansar pada tahun tersebut. Tahun 2023 ini, Ansar juga menargetkan yang lebih tinggi dari tahun 2022, sehingga diperlukan kabinet yang lebih powerfull dalam menjalankan roda pemerintahan.
Paling tidak, pertimbangan loyalitas, kepatuhan dan kinerja baik menjadi barometer utama yang diperlukan Ansar ketika memilih kepala OPD. Agar ke depannya, Ansar bisa fokus dengan tugasnya sebagai Kepala Daerah, sedangkan pejabat eselon II lebih maksimal dalam tugasnya membantu Gubernur. ***
