TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang merilis, persentase penduduk miskin Tanjungpinang pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,95 persen.
Angka persentase penduduk miskin tahun 2023 tersebut merupakan terendah, dalam 8 tahun terakhir. Karena sejak tahun 2015 hingga 2022, angka persentase penduduk miskin stagnan di angka 9 persen.
Seperti tahun 2015 penduduk miskin sebesar 9,56 persen, tahun 2016 di angka 9,34 persen, tahun 2017 sebesar 9,29 persen, lalu pada tahun 2018 di angka 9,24 persen.
Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 9,03 persen, tahun 2020 di level 9,37 persen, tahun 2021 sebesar 9,57 persen, tahun 2022 sebesar 9,85 persen dan pada tahun lalu turun menjadi 7,95 persen.
Meski pada tahun 2023 penduduk miskin mengalami penurunan 1,90 persen dibanding tahun sebelumnya, namun Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Mangamputua Gultom belum bisa menjelaskan secara detil, berapa jumlah nominalnya.
“Angka yang dihasilkan ini angka agregat. Kalau mau lihat ancar-ancarnya dapat mengalikan jumlah penduduk pada saat itu,” katanya kepada hariankepri.com, Rabu (18/9/2024).
Dari data yang diperoleh hariankepri.com, pada tahun 2022, tercatat 21.670 jiwa berada di bawah garis kemiskinan, lalu pada tahun 2023, angka kemiskinan turun menjadi 17.670 jiwa. Artinya ada sekitar 4.000 orang yang berhasil keluar dari kategori miskin.
Terpisah, Mantan Wako Tanjungpinang, Rahma membenarkan, memang sejak 2015 hingga 2018 angka kemiskinan tidak pernah turun dari angka 9 persen.
“Itu masih sebelum Covid-19. Artinya kondisi masih normal. Dan data itu kan juga data resmi Pemko Tanjungpinang maupun BPS,” katanya, Rabu (18/9/2024).
Ia juga tidak menampik, bahwa mulai tahun 2020 sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang, angka kemiskinan masih stagnan di angka 9 persen.
“Karena waktu itu Covid-19, banyak usaha yang tutup dan bangkrut serta pemecatan karyawan. Tapi, Alhamdulillah pada tahun 2023 angka kemiskinan turun menjadi 7,95 persen,” terangnya.
Menurutnya, prestasi yang dicapai itu berkat kerja sama dengan seluruh jajaran OPD serta stakeholder terkait, saat dia menjabat kepala daerah.
“Waktu itu, saya membuat kebijakan dana yang bersumber dari CSR dan APBD maupun APBN saya alihkan untuk bantuan peralatan usaha,” ujarnya.
Berdasarkan catatannya, ada sebanyak 2.500 pelaku usaha yang menerima peralatan usaha, berupa kuali, dandang, oven deck dan peralatan usaha pendukung lainnya.
Sedangkan kelompok tani, lanjut dia, diberikan bantuan berupa pupuk, peralatan pendukung serta menyediakan Gerai Pangan agar petani tidak langsung menjual ke tengkulak.
“Sedangkan peternak waktu itu kami berikan bantuan bibit, seperti ayam, sapi dan bebek,” ucapnya.(zul)