TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Kepri mengesahkan Ranperda Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepri tahun 2025-2045, dalam rapat paripurna DPRD Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (2/7/2024).
Juru Bicara Pansus RPJPD DPRD Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan bahwa RPJPD Provinsi Kepri tahun 2025-2045 diharapkan menjadi acuan, dalam setiap pembangunan yang di lakukan pemerintah provinsi, di tahun 2025-2045.
“RPJPD ini harus mampu menjadi titik tolak dalam pembangunan yang berbasis kemaritiman sehingga, kelautan Kepri dapat dikelola dengan maksimal,” paparnya.
Salah satunya, sambung dia, sektor perikanan, pengembangan pariwisata maritim, peningkatan infrastruktur kemaritiman antarwilayah sehingga kesenjangan wilayah di Kepri dapat diminimalisir.
“Kami mengharapkan pemprov mampu mengoptimalkan potensi maritim, menjadi salah satu penguat sektor ekonomi, ” tegasnya.
Sehingga ke depan lanjut Nyanyang, melalui RPJPD Provinsi Kepri 2025-2045 ini akan mampu menciptakan Provinsi Kepri yang maju dari sumber daya maritim, berdaya saing dan berbudaya.
Gubernur Ansar Ahmad mengatakan RPJPD Kepri ini merupakan penjabaran visi misi dan arah kebijakan, yang menjadi landasan dalam pembangunan dalam 20 tahun ke depan.
Dia menegaskan, penyusunan RPJPD Provinsi Kepri ini telah sesuai dengan pedoman, dan perundang-undangan yang harus sejalan dengan RPJPN Nasional.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kepri khususnya Pansus yang telah membahas ranperda tentang RPJPD Provinsi Kepri sehingga disahkan menjadi Perda,” tuturnya.
Tak hanya itu, melalui RPJPD Provinsi Kepri 2025-2045 ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau dasar pembangunan di Provinsi Kepri yang berkelanjutan.
“Sehingga ke depannya melalui RPJPD ini menjadikan Provinsi Kepri menjadi daerah yang maju dengan mengedepankan basis maritim dan budaya melayu,” sebutnya.(kar)