TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah mengungkapkan, salah satu kendala terhambatnya proses penginputan data ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), karena ada sejumlah OPD yang melakukan pergeseran anggaran, tidak segera melapor ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Ini yang saya heran. Itukan (pergeseran anggaran) hanya tinggal lapor saja ke BPKAD, dan kemudian disesuaikan melalui disposisi saya. Kalau Pak Gubernur dan saya prinsipnya siang malam siap saja untuk menandatangani untuk hal-hal yang sifatnya segera,” katanya, Selasa (20/4/2021).
Akibat kondisi itu kata Arif, membuat pihak BPKAD tidak bisa menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Imbasnya kata dia, pencairan anggaran di OPD itu menjadi terlambat.
Ketua TAPD Provinsi Kepri ini mengatakan, dalam rapat percepatan penyerapan anggaran APBD 2021 yang dipimpin oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, seluruh OPD yang melakukan pergeseran anggaran diberi tenggat waktu, menyelesaikan seluruh pergeseran tersebut hingga pekan ini.
“Target kita minggu ini selesai, sehingga Senin (pekan depan) tidak ada lagi pergeseran, tapi Senin itu sudah harus dijalankan anggaran tersebut,” tegasnya.(kar)
