TANJUNGPINANG (HAKA) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sedang membahas efisiensi belanja APBD 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, pada Senin (17/2/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, mengatakan, pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Adi menuturkan, bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membedah kembali seluruh belanja dalam APBD murni 2025.
“Kita juga menghitung Silpa 2024 yang mungkin bisa menutup kekurangan efisiensi tahun ini,” katanya, kepada hariankepri.com, usai pertemuan bersama Banggar DPRD Kepri, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Meski sedang dalam tahap efisiensi, Adi memastikan pelaksanaan APBD 2025 sudah bisa jalan. Pembahasan ini adalah bagian dari efisiensi.
“Pelaksanaan APBD 2025 tetap berjalan, karena pembahasan ini bagian juga dari formula penyusunan APBD-P,” jelasnya.
Adi menilai langkah ini sebagai bentuk kolaborasi yang baik antara Pemprov Kepri dan DPRD Kepri karena adanya keterbukaan dalam membahas efisiensi anggaran.
Terpisah, Ketua DPRD Kepri Kepri, Iman Sutiawan, membenarkan bahwa kebijakan efisiensi sedang dibahas. Meski demikian, Iman enggan memberikan keterangan lebih jauh, saat disinggung, apakah di APBD Murni 2025 ini, Pemprov Kepri tetap akan menggunakan pagu belanja yang sudah ditetapkan.
“Nantilah dulu, karena pembahasannya belum terlalu matang,” sebutnya.
Kendati demikian, Ketua DPD Partai Gerindra Kepri ini, menegaskan bahwa DPRD Kepri mendukung kebijakan efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Pada prinsipnya, kami sepakat menjalankan instruksi pemerintah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, termasuk jika ada anggaran dewan yang perlu diefiensi,” pungkasnya.(kar)
