Site icon Harian Kepri

Sekjen Kemendagri: PLBN Serasan Bakal Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro-f/zulfikar-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro, menyampaikan, Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna.

“Rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun ini,” katanya, di Kota Tanjungpinang, Jumat (7/4/2023).

Menurut Suhajar, dengan hadirnya PLBN Pulau Serasan, maka saat ini total ada sembilan PLBN yang tersebar di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia.

“Kehadiran PLBN di Serasan ini tentu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah tersebut,” ujarnya.

Karena, kata dia, letak PLBN Pulau Serasan yang berbatasan langsung dengan Kota Kuching, ibukota Serawak, Malaysia bisa mendatangkan wisatawan mancanegara (Wisman) Malaysia.

Apalagi, kata mantan Sekdaprov Kepri ini, Pulau Serasan memiliki panorama alam laut dan pantai yang indah. Hal itu bakal menjadi daya tarik wisatawan asal negara tetangga, Malaysia.

“Penduduk Kuching itu sekitar 3 juta jiwa. Saya yakin dengan adanya PLBN Serasan, banyak warga sana yang ingin datang, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap aparatur pemerintahan bersama warga di Pulau Serasan dapat berbenah. Karena, PLBN di sana tak hanya jadi pintu masuk kedatangan orang atau wisman, tapi juga akses perdagangan.

“Jadi persiapkan dari sekarang, apa saja potensi daerah yang bisa dikembangkan, misalnya mau jual produk-produk lokal ke Malaysia,” pesannya.

Sejauh ini ujarnya, proyek bernilai Rp133 miliar yang didanai APBN itu secara fisik sudah rampung dikerjakan di akhir tahun 2022.

Nantinya, setelah diresmikan PLBN tersebut akan dioptimalkan, dengan menempatkan sejumlah personel yang terdiri dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Pertanian, Karantina Perikanan hingga Kantor Kesehatan Pelabuhan.

“PLBN Pulau Serasan akan dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI,” pungkas Mantan Pj Gubernur Kepri itu.(kar)

Exit mobile version