TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menyatakan, APBDP tahun 2023 yang disahkan pada Selasa (19/9/2023) lalu saat ini sudah rampung dievaluasi oleh Mendagri.
“Itu artinya saat ini anggaran di APBDP itu sudah bisa dijalankan,” katanya, kepada hariankepri.com, di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (2/10/2023).
Adi menekankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri agar segera menjalankan anggaran APBDP tahun 2023 tersebut.
“Jalankan dengan sebaik-baiknya, karena waktunya terbatas. Kejar serapan-serapan dan progres yang sudah menjadi target,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini untuk progres serapan belanja APBD Provinsi Kepri sudah berada angka 58 persen.
Menurutnya, angka serapan itu belum sepenuhnya ideal, karena, seharusnya, angka 50 persen itu sudah harus dicapai pada semester 1 tahun 2023 ini. Sedangkan di semester 1 kemarin serapan belanja baru tercapai sebesar 45 persen.
“Itu semua karena kurang bagusnya perencanaan. Sehingga banyak pergeseran-pergeseran karena tidak bisa dijalankan, ketika akan dikerjakan,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Selasa (19/9/2023) DPRD Provinsi Kepri mengesahkan APBDP tahun 2023 dalam rapat paripurna, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahjono menyampaikan, APBDP Provinsi Kepri tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,459 triliun.
Terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 4,120 triliun, yang naik sebesar Rp 100, 6 miliar atau 2,50 persen dari APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp 4,019 triliun.
Sedangkan, dari sisi belanja, ditetapkan sebesar Rp4,459 triliun. Angka itu kata dia, naik sebesar Rp 307,7 miliar atau 7,41 persen dari APBD Murni sebesar Rp 4,152 triliun.
“Untuk pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 339,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 207,1 miliar atau naik 156,66 persen dari APBD Murni sebesar Rp 132,2 miliar,” paparnya.
Gubernur Ansar dalam pidatonya menjelaskan, bahwa belanja APBDP tahun 2023 sebagian besar dialokasikan untuk pendidikan sebesar 21,93 persen dan kesehatan 15,51 persen.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menegaskan, APBDP Kepri tahun 2023 juga dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Gubernur Ansar juga berharap, sinergi yang kuat antara DPRD dengan Pemprov Kepri dapat terus terjalin dengan baik, dalam upaya mencapai target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.
“Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau” harapnya.(kar)
