![](https://www.hariankepri.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240707-WA0068.jpg)
TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ashady Selayar meminta kepada BUMD Tanjungpinang, agar bisa menyediakan security atau tenaga keamanan di Melayu Square (MS) Tepilaut.
Permintaan itu dilontarkan Ashady, karena belakangan ini, lapak-lapak yang ada di Melayu Square tersebut kerap disatroni maling.
“Kalau menurut saya jangan CCTv, lebih bagus tenaga keamanan, karena bisa langsung memantau dan mengantisipasi terjadinya kemalingan,” katanya kepada hariankepri.com, Selasa (9/7/2024).
Ia pun berharap, kepada BUMD sebagai pengelola harus bisa mengakomodir keluhan pedagang. Sebab mereka yang berjualan di situ juga membayar sewa dengan rutin kepada BUMD.
“Jadi saya kira BUMD harus peka dengan keluhan-keluhan yang ada,” tukasnya.
Sebelumnya, pedagang kuliner yang ada di kawasan MS Tepilaut, mengeluhkan kondisi maraknya pencurian yang kerap terjadi beberapa waktu belakangan ini.
“Sudah berulang kali. Tabung elpiji, mie instan, barang dagangan lainnya yang ada di dalam lapak ini habis dicuri maling,” kata Ketua Pedagang Melayu Square, Buyung kepada hariankepri.com, Sabtu (6/7/2024).
Menurutnya, di MS ini ada sebanyak 18 lapak yang menjual kuliner. Dari jumlah total itu, hampir semua tempat pedagang pernah dibobol maling.
“Aksi pencurian ini terakhir kali terjadi sepekan yang lalu, barang dagangan saya pun pernah dibobol maling,” terangnya.
Atas kondisi itu, ia selaku Ketua Pedagang MS meminta kepada pihak pengelola dalam hal ini BUMD Tanjungpinang, agar bisa mencari solusi terkait keamanan di wilayah tersebut.
“Kalau setiap hari dibongkar maling, bagaimana keamanan kami,” ujarnya.
Buyung pun mengaku sudah melaporkan hal ini kepada BUMD Tanjungpinang. Dalam kesempatan itu, para pedagang juga meminta agar pengelola bisa memasang kamera CCTv.
“Namun permintaan kami sepertinya tidak dihiraukan. Malahan kami diminta iuran untuk mengadakan pemasangan CCTv,” sebutnya.
Padahal ia menyampaikan, seluruh lapak yang ada di MS ini sudah membayar sewa sebesar Rp 500 ribu per bulan ke BUMD. Tapi masalah kemanan malah tidak diperhatikan.
“Jadi kami nilai BUMD ini tidak ada rasa tanggung jawab sebagai pengelola,” tukasnya.(zul)