TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan anggaran (Banggar) DPRD Kepri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati, untuk mengembalikan pengelolaan keuangan daerah dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
“Dari hasil rapat tadi, intinya dikembalikan kepada SIMDA,” kata Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, Senin (19/4/2021).
Ketua Banggar DPRD Provinsi Kepri itu melanjutkan, dengan telah dikembalikannya sistem pengelolaan keuangan ke SIMDA, maka diharapkan pencairan anggaran di APBD 2021 dapat kembali normal.
“Jadi sekarang pencairan itu sedang digesa. Untuk lebih jelasnya soal pencairan tersebut silahkan ditanyakan ke Sekda, karena dia eksekutornya, kita disini sifatnya hanya mengawasi saja,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, progres serapan anggaran APBD Provinsi Kepri di triwulan I tahun anggaran 2021 ini sangat rendah.
Untuk diketahui hingga saat ini anggaran Pemprov Kepri yang bersumber dari APBD 2021 belum juga dijalankan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad sendiri dalam setiap kesempatan, beralasan jika belum jalannya anggaran itu dikarenakan penyesuaian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).(kar/fik)
