LINGGA (HAKA)- Sisa kayu dari 3.000 hektar lahan sawah yang akan dicetak di Kabupaten Lingga sepanjang tahun 2017 ini, akan diolah menjadi triplek (plywood). Hal ini dikatakan Bupati Lingga Alias Wello, usai Rapat Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Aula Kantor Bupati Lingga, Selasa (24/1).
“Kalau tidak ada halangan, tahun ini akan masuk investasi di bidang industri triplek. Perusahaannya sudah langsung koordinasi dengan saya,” kata Alias
Dikatakan, pemanfaatan kayu sisa lahan pencetakan sawah tersebut tidak harus melalui izin pemerintah pusat, karena berada pada lahan APL milik daerah, yang peruntukannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
“Nantinya kayu cetak sawah ini akan menjadi bahan baku pembuatan triplek. Saya sampaikan ini supaya informasinya jangan simpang siur tentang pemanfaatan kayu sawah. Saya juga pastikan tidak ikut-ikutan,” ungkapnya.
Pola investasi yang akan diterapkan, lanjut Alias, besifat sharing saham. Artinya, ada sebagian saham milik purusahaan daerah dalam inveatasi industri plywood tersebut.
“Harus ada keterlibatan BUMD dalam investasi ini. Saya sudah paksakan perusahaan itu untuk bekerjasama dengan daerah. Bentuk saham yang akan ditanam BUMD bukan berupa dana, tapi aset. BUMD tidak punya duit. Ada bagian aset yang dimiliki BUMD sekitar 10 persen dalam usaha ini,” ujarnya.
Sementara untuk lokasi pabrik, dia menjelaskan, kalau tidak di Singkep Pesisir, pabriknya akan dibangun di Singkep Barat. Alternatif lainnya, bisa di kawasan Sungai Tenam Lingga.
Alias juga menambahkan, sebelum sawah di cetak, pemerintah akan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang terlibat langsung dalam program ketahanan pangan tersebut, terutama pihak TNI dan Kepolisian setempat.
“Ini akan kami koordinasikan bersama. Nanti itu kita survei tegakan kayunya dan menghitung berapa PSDH-DR yang harus dibayar,” jelasnya lagi.
Selain kayu sisa pencetakan sawah, bahan baku pembuatan plywood tersebut juga akan didukung dari sisa kegiatan replanting perkebunan karet tua di Kabupaten Lingga.
Disisi lain, pemda juga akan melakukan studi banding di beberapa derah yang sudah terlebih dahulu memulai kegiatan industri serupa, misalnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
“Kita lihat disana, seperti apa sistem pengelolaannya. Pasti ada PAD dari persentase profit sesuai sharing saham BUMD,” tutupnya. (ana)
