TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyatakan, kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Provinsi Kepri, sebagai pintu masuk pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), diharapkan tidak berdampak negatif ke Kepri.
Hal itu ditegaskan Ansar, untuk merespon, kekeliruan penyampaian data perkembangan Covid-19 secara nasional oleh Jubir Satgas Prof Wiku Adisasmito, saat konferensi pers perkembangan Covid-19 pada Selasa (4/1/2022) kemarin.
“Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular Covid-19,” katanya, Kamis (6/1/2022) kemarin.
Sebab, kata Ansar, jika tidak hal itu tidak dilakukan, akan dapat memengaruhi semangat masyarakat dan kebijakan Pemprov Kepri untuk memutus penyebaran Covid-19, di Kepri.
“Hasil survei serologi, titer antobodi masyarakat Kepri sudah 89,6 persen. Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus Covid-19. Yang penting tetap patuhi prokes,” jelasnya.
Ansar menegaskan, ihwal pemisahan data konfirmasi Covid-19 ini sudah beberapa kali disampaikan Pemprov Kepri ke pihak Kemenkes.
Bahkan, permintaan itu juga telah disampaikan secara langsung kepada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu, di Kantor Kemenkes, Jakarta, pada Senin (27/12/2021) kemarin.
“Namun, ternyata permintaan itu belum juga direspon,” jelasnya.
Ansar berharap, setelah ini, Pemerintah Pusat dapat merespon permintaan Pemprov Kepri tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Sebelumnya, dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun Youtube BNPB, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku menyebutkan, DKI Jakarta dan Kepri menjadi penyumbang kenaikan kasus konfirmasi mingguan Covid-19 secara nasional di awal tahun 2022.
Kadiskominfo Kepri, Hasan, menyampaikan, dua hari setelah konferensi pers itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad langsung mendelegasikan Kadiskes Kepri, M Bisri untuk berkoordinasi dengan Prof Wiku terkait pernyataan yang disampaikannya dalam konferensi pers tersebut.
Dalam pertemuan itu kata Hasan, Prof Wiku mengakui bila penambahan kasus di Kepri itu berasal dari PMI bukan masyarakat Kepri.(kar)