JAKARTA (HAKA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau pemerintah daerah (Pemda), untuk tidak terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembangunan daerah.
Ia mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan alternatif. “Pemda dapat melakukan pembiayaan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi hariankepri.com, Selasa (25/2/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, bahwa jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan dana dari APBN atau APBD, prosesnya akan memakan waktu lama karena tergantung pada kondisi keuangan negara.
“Di banyak negara, pembangunan infrastruktur tidak selalu 100 persen dibiayai APBN atau APBD. Kalau menunggu dana pemerintah, bisa sangat lama,” paparnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa ada berbagai skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Beberapa sektor yang bisa dibiayai melalui skema inovatif antara lain penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.
“Sebenarnya, infrastruktur seperti itu bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan berbagai instrumen untuk mendukung kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Dengan inovasi yang tepat, pembangunan di daerah tetap dapat berjalan meskipun APBD terbatas.
“Namun, hal ini tentu membutuhkan kerja keras, komitmen, dan keahlian dalam bidang keuangan,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa jika Pemda merasa ragu dalam menerapkan skema pembiayaan inovatif, mereka dapat berkonsultasi dengan pihak terkait seperti Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), atau aparat penegak hukum.
“Pemda tidak perlu khawatir selama langkah yang diambil bertujuan untuk mendukung pembangunan,” tegasnya.(kar)