BATAM (HAKA) – Kerusuhan pecah saat tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP saat mendatangi kawasan Rempang, Kota Batam, Kamis (7/9/2023).
Kerusuhan itu bermula saat para warga Rempang, melakukan aksi penutupan jalan untuk menghadang tim gabungan itu masuk ke kampung mereka.
Aksi penutupan jalan oleh warga itu, membuat tim gabungan menembakkan gas air mata, yang membuat suasana di lokasi menjadi mencekam.
Akibat kejadian itu membuat murid sekolah dasar di Rempang juga ikut menjadi korban. Sebab, sekolah mereka menjadi sasaran tembakan gas air mata, yang dilakukan oleh aparat gabungan.
Menurut Bobi, salah seorang warga mengatakan, tembakan gas air mata ke sekolah itu dilakukan ketika warga tengah melakukan evakuasi.
“Tiba-tiba (saja) gas air mata ditembakan ke sekolah. Kondisi itu membuat anak-anak menangis dan belarian,” katanya.
Padahal kata dia, para guru di sekolah itu sudah meminta kepada aparat, agar gas air mata jangan sampai ditembakkan ke sekolah.
“Tetapi (tiba-tiba) gas air mata sudah tiba di atap sekolah,” jelasnya.
Sementara itu, dari video yang diterima oleh redaksi hariankepri.com, tampak
salah satu SD di Rempang, Kota Batam diselimuti asap putih. Para guru serta murid di sekolah itu juga terlihat berlari meninggalkan sekolah mereka, melalui pintu belakang.
Suasana di Pulau Rempang masih mencekam. Sejumlah warga juga, terlihat masih bersiaga di beberapa titik. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat terkait terkait tindakan mereka.
Sementara itu, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Nasional, Parid Ridwanuddin, meminta Polda Kepri dapat menarik pasukan dari Rempang, Kota Batam.
Menurutnya, kedatangan aparat tersebut untuk melakukan pemaksaan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang.
“Kegiatan itu dilakukan oleh 1.000 personel kepolisian menggunakan gas air mata. Data sementara enam orang telah ditangkap oleh polisi, sejumlah warga mengalami luka-luka,” katanya dalam keterangan tertulis.
Dia mengatakan, kejadian yang terjadi di Rempang tersebut, menunjukkan ironi besar, karena uang yang didapat dari pajak dari rakyat digunakan untuk melawan dan melumpuhnya rakyat.
“WALHI sedang berkomunikasi dengan Komnas HAM untuk memastikan perlindungan HAM masyarakat Pulau Rempang,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, pada akhir Agustus 2023 lalu, Pulau Rempang telah ditetapkan menjadi Proyek Srategis Nasional. Di kawasan ini akan dibangun pembangunan industri, pariwisata, dan lainnya.
Dampak dari penetapan tersebut, membuat ribuan warga yang sudah puluhan tahun bermukim di pulau itu harus direlokasi ke tempat lain.(kar)
