TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepri mengklaim, serapan anggaran APBD di triwulan (Tw) II 2021 ini lebih baik dibanding pada triwulan sebelumnya.
Kepala Biro (Karo) Administrasi Pembangunan Pemprov Kepri, Aries Fhariandi menyampaikan, hingga penghujung Tw II 2021 ini serapan anggaran APBD Provinsi Kepri sudah mencapai 34 persen.
Angka itu jauh lebih baik bila dibanding dengan serapan APBD 2021 Provinsi Kepri di Tw I yang hanya sebesar 6 persen.
“Dalam kondisi pandemi ini target moderat kita itu 30 persen, dan target optimis itu diangka 40 persen. Tapi sekarang kita sudah lebih dari target, karena sudah mencapai 34 persen,” katanya, Rabu (30/6/2021) pekan lalu.
Selain itu lanjutnya, di Tw II 2021 ini proses lelang proyek fisik juga berjalan lancar jika dibanding pada Tw I 2021.
Saat ini kata dia, dari total 371 paket kegiatan yang sudah tayang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sebanyak 221 paket proyek sudah diajukan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
“Itu semuanya kegiatan-kegiatan yang anggarannya besar. Sedangkan untuk proyek PL (penunjukkan langsung) ada di OPD masing-masing. Jadi sekarang sudah lumayan lancarlah,” jelasnya.
Pada kesempatan itu Aries juga menjelaskan, keterlambatan pelelangan proyek pada Tw I disebabkan karena banyak OPD di Pemprov Kepri yang melakukan kegiatan perencanaan, hal itulah yang membuat proses pelelangan proyek sedikit terhambat.
“Jadi setelah mereka melakukan kegiatan perencanaan baru melaksanakan kegiatan fisik. Itu saja kendalanya,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, pada Tw I 2021, serapan APBD Provinsi Kepri yang hanya sebesar 6 persen berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri di Tw I 2021 tumbuh negatif sebesar 1,12 persen jika dibandingkan dengan Tw IV 2020.
Menurut Kepala BPS Provinsi Kepri, Agus Sudibyo kondisi itu dipicu oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang tergolong minim.
“Jika dibandingkan dengan Tw IV 2020 realisasi APBD mengalami penurunan seperti realisasi belanja pegawai APBN turun -22,87 persen, realisasi belanja barang jasa turun -67,68 persen, realisasi belanja pegawai APBD turun -28,05 persen dan realisasi belanja barang jasa APBD turun -78,15 persen,” paparnya, Jumat (7/5/2021).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menuturkan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran APBD Provinsi Kepri di Tw I 2021, karena Pemprov Kepri terkendala dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan dari sebelumnya SIMDA ke SIPD.
“Kita masih berpersepsi (pengelolaan keuangan harus) dengan SIPD akhirnya stagnan. Namun akhirnya dibolehkan kombinasi dengan SIMDA,” katanya, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Senin (10/5/2021) lalu.
Untuk diketahui, APBD Provinsi Kepri 2021 yakni sebesar Rp 3,986 triliun. Angka itu terdiri dari belanja daerah Rp 3,986 triliun.
Kemudian Pendapatan daerah yang berasal dari PAD sebesar Rp 1, 352 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp 2, 344 triliun, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 330 miliar.
Kemudian ada juga pendapatan dari, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1, 129 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 843 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 4,4 miliar, Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,284 miliar serta Silpa Rp 285 miliar.(kar)