TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan inklusif, dengan mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR), yakni, sebuah program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Provinsi Kepri, Burhanudin mengungkapkan, bahwa usulan tersebut telah diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos), dan masuk dalam tahap ketiga proses pembentukan SR.
“Pemprov Kepri sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Dompak sebagai lokasi. Karena kita belum punya gedung atau sarana penunjang, maka kita termasuk dalam tahap 3,” ujarnya kepada hariankepri.com, Senin (7/4/2025).
Berbeda dari tahap 1 dan 2 yang ditujukan bagi daerah dengan infrastruktur siap pakai seperti aset pemda, universitas, atau gedung milik Kemensos.
Sedangkan, tahap 3 membuka peluang bagi daerah yang mengusulkan pembangunan baru. Nantinya, kata Burhan, seluruh proses pembangunan SR akan dibiayai oleh APBN, sedangkan Pemprov hanya menyiapkan lahannya.
“Lahan ini akan di-assessment oleh pemerintah pusat. Yang memutuskan prosesnya dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Dilansir dari laman resmi Kemensos, Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan formal gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kurikulum nasional.
Selain pelajaran umum, SR juga akan menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup.
Peserta didik akan dipilih dari keluarga dengan kategori ekonomi terendah, yakni desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi akan melibatkan verifikasi status ekonomi serta tes akademik.(kar)