KARIMUN (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, di tahun 2022 ini, Pemprov Kepri akan fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Kepri.
Ia menuturkan, setidaknya ada 3 tugas utama yang akan fokus dikerjakan sepanjang tahun 2022 ini, dalam rangka untuk mengembangkan Badan Pengusahaan Batam, BP Bintan termasuk Tanjungpinang, dan BP Karimun.
“Pertama adalah percepatan pengintegrasian kawasan FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) ini sesuai amanat PP No. 41 Tahun 2021,” katanya, saat rapat bersama Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan jajaran pengurus BP Karimun, di Kantor BP Karimun, Kabupaten Karimun, Senin (14/2/2022) kemarin.
Selanjutnya, kata dia, Pemprov Kepri juga akan terus mendorong percepatan FTZ menyeluruh di wilayah FTZ Bintan-Tanjungpinang dan FTZ Karimun.
Hal ini kata dia, agar seluruh fasilitas FTZ di kawasan itu, tidak hanya dinikmati oleh pelaku investasi namun juga oleh masyarakat setempat.
“Dengan FTZ menyeluruh ini, persoalan ketidakpastian hukum dari para investor juga akan tereliminasi nantinya,” sebutnya.
Dalam rapat itu, juga sempat dibahas soal remunerasi para pegawai BP Karimun yang selama ini yang masih berasal dari hibah APBD Karimun.
Terkait, hal itu, Gubernur Ansar, mengatakan, ia akan mendorong ke Menko Perekonomian supaya ke depan, Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana hibah dari APBN untuk remunerasi pegawai BP Karimun.
“Nanti saat menghadap Menko Perekonomian akan kita dorong kembali permasalahan ini,” tegasnya.(kar/diskominfo kepri)
