TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK), yakni dengan mempercepat pengintegrasian ketiga kawasan tersebut.
“Karena kalau ketiga kawasan ini FTZ-nya sudah menyeluruh saya rasa akan jauh lebih cepat lagi pertumbuhan investasi,” katanya, di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (12/4/2022) kemarin.
Ansar melanjutkan, dampak dari belum terintegrasikannya ketiga kawasan itu, membuat para investor masih sedikit kebingungan untuk menanamkan investasinya.
“Ini karena fasilitas perlakuannya masih berbeda-beda, tapi kalau sama saya kira bisa cepat dan kita promosikannya pun bisa lebih enak,” tuturnya.
Merujuk dari kondisi itulah, ia sangat berharap Pemerintah Pusat, dapat memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Kepri utamanya untuk pengembangan ketiga kawasan tersebut.
Karena dia optimis, bila hal itu terwujud, realiasi investasi di Kepri akan mencatatkan tren yang semakin positif, sebagaimana yang sudah diraih disepanjang tahun 2021 lalu.
“Oleh karena itu kita betul-betul minta perhatianlah dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas PMPTSP Kepri, Hasfarizal Handra menyampaikan, sepanjang tahun 2021 atau di tahun pertama kepimpinan Ansar Ahmad, jumlah investasi di Kepri baik Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terealisasi sekitar Rp 25 triliun.
“Jumlah tersebut terdiri dari PMA sebesar Rp 15,237 triliun dengan jumlah 2.383 proyek dan PMDN sebesar Rp 9,768 triliun dengan jumlah 5.007 proyek,” jelasnya, kepada hariankepri.com
Lebih lanjut ia menjabarkan, sepanjang tahun 2021 lalu, kawasan BBK menjadi daerah yang realisasi investasinya baik PMA maupun PMDN yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya di Kepri.
Dengan rincian, untuk realisasi investasi PMA di Kota Batam sebesar Rp 7,360 triliun, Kabupaten Bintan sebesar Rp 5,466 triliun, dan Kabupaten Karimun Rp 2,236 triliun.
Kemudian untuk PMDN, di Kota Batam sebesar Rp 7,519 triliun, Kabupaten Bintan Rp 648,247 miliar, dan Kabupaten Karimun Rp 434,172 miliar.(kar)
