TANJUNGPINANG (HAKA) – Akademisi UMRAH sekaligus Pengamat politik dan pemerintah, DR Adji Suradji Muhammad MSi menyoroti sikap Ketua DPRD Provinsi Kepri, yang terkesan enggan untuk mengusulkan penerapan APBD elektronik di Pemprov Kepri.
Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan, bila pihak DPRD sebagai mitra pemerintah, belum siap dengan perkembangan zaman yang sudah keterbukaan dan transparan.
“Sekarang ini zamannya keterbukaan. Zaman era digital. Tentu pemerintah harus sigap menanggapi itu. APBD elektronik sebenarnya sudah menjadi kebutuhan, bukan kewajiban,” ujarnya, Senin (11/11/2019).
Menurut peniliannya, sikap Ketua DPRD Provinsi Kepri itu mengindikasikan ada sesuatu yang ditutup-tutupi di APBD Provinsi Kepri, sehingga pemda belum siap untuk menerapkan sistem tersebut.
“Kalau misalnya tidak ada masalah, tentu tidak perlu khawatir untuk menerapkan sistem (APBD elektronik, red) itu,” sebutnya.
Apalagi kata dia, selama ini masyarakat awam cukup sulit untuk mengakses seluruh perencanaan yang tertuang di dalam APBD.
“Alangkah lebih baik APBD itu dibuat online saja, supaya siapapun bisa mengaksesnya. Sebenarnya masyarakat tidak mau uangnya, yang mereka ingin tahu itu sebetulnya penggunaan uang rakyat itu,” pungkasnya.(kar)
