TANJUNGPINANG (HAKA) – Wacana hijrahnya beberapa pejabat Pemerintah Provinsi (pemprov) Kepulauan Riau, untuk mengisi kabinet Syahrul-Rahma makin mencuat.
Perpindahan beberapa pejabat ini, bukan hanya sebagai momentum memperkuat tim di Pemko Tanjungpinang, melainkan juga sebagai optimalisasi para ahli dari Pemprov Kepri yang tidak diberdayakan secara maksimal oleh pemerintahan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
Saat ini sudah ada dua pejabat pemprov yang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) pindah ke Pemko Tanjungpinang.
Salah satu pejabat tersebut adalah, Ruli Friady yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur (Wadir) di RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepri.
Ruli merupakan salah satu konseptor pada pemerintahan Gubernur Kepri pertama Ismeth Abdullah dan mantan Gubernur Alm HM Sani.
Ruli juga pencetus ide dan mengembangkan procurement dengan sistem online, sehingga saat itu Kepri menjadi contoh procurement online oleh pemprov Riau.
“Yaa. Mulai Senin (19/11) sudah pakai lambang Kota Tanjungpinang di baju PDH, mudah-mudahan lebih bermanfaat menyumbangkan tenaga dan pikiran di Pemko,” kata Ruli.
Ketika disinggung posisi yang akan dijabatnya sebagai kepala Bappeda, Ruli pun menjawab singkat.
“Doakan saja,” ucap Ruli
Menanggapi masuknya pejabat pemprov Kepri ke kabinet Syahrul, pengamat pemerintahan DR Suradji M.Si menilai, hal ini sebagai sesuatu yang positif. Menurutnya Pemko terbuka bagi pejabat dari luar Pemko sendiri.
“Hal ini tentunya positif, saya menilai Syahrul sedang menyusun tim yang nantinya bisa menerapkan visi dan misinya, dan loyal kepada pemerintahannya,” ungkapnya.
Mekanisme pengisian jabatan menurutnya juga tetap harus mengikuti aturan yang ada. Pengisian untuk jabatan eselon harus melalui open bidding.
“Setau saya Pak Ruli ini memang memiliki pengalaman yang cukup di bidang perencanaan, pembangunan daerah dan termasuk pentolan juga di Bappeda provinsi. Cuma tak tau juga tiba-tiba menjabat di rumah sakit, padahal tidak memiliki background keilmuan dan pengalaman di situ,” ujar Suradji
Ia berharap juga dengan hijrahnya beberapa pejabat provinsi ke pemko, tetap dengan mekanisme penempatan sesuai dengan kompetensinya.
“Pengisian jabatan harus sesuai dengan kompetensi, sehingga pejabat tersebut bisa maksimal,” katanya.
Hijrahnya pejabat dari provinsi ke pemko memang bukan kali ini saja. Pada pemerintahan sebelumnya, juga terjadi dalam rangka mengisi jabatan-jabatan strategis.
Suradji pun berharap hal ini bisa membawa angin segar, pada pemerintahan Syahrul dan Rahma. (arp)
