TANJUNGPINANG (HAKA) – Direktur Utama PT TMB BUMD Tanjungpinang, Fahmy menjelaskan, kenapa perusahaan milik daerah tersebut tidak menghasilkan PAD selama dua tahun terakhir, yakni pada tahun 2020 dan tahun 2021.
Menurutnya, hal itu terjadi karena sejak Maret 2020, Kota Tanjungpinang dilanda pandemi Covid-19.
“Dengan adanya virus mematikan itu, kita disuruh stay at home, makanan harus take away dan banyak pelaku-pelaku usaha tutup,” katanya, Senin (19/9/2022).
Ia menceritakan, sebelum Covid-19, kerja sama BUMD dengan PT Pelindo terkait pas pelabuhan Sribintan Pura (SbP), pendapatan BUMD sekitar Rp 350 hingga Rp 450 juta per bulan.
“Tapi dengan adanya Covid, pendapatan turun hingga 90 persen. Atau mendapat sekitar Rp 40 juta saja per bulan,” terangnya.
Namun demikian, tambah dia, dengan kondisi itu, BUMD tidak ada melakukan Pemutusan Hasil Kerja (PHK) besar-besaran.
“Nah sekarang, dimulai Maret 2022, ekonomi mulai stabil dan SbP sudah buka pintu masuk luar negeri. Memang belum maksimal, tapi sekarang sudah mulai sedikit stabil,” terangnya.
Dengan ekonomi sudah mulai bangkit, tambah dia, pihaknya akan kembali mencari peluang-peluang yang bisa dikerjakan disamping penyertaan modal tidak ada.
“Seperti aset-aset Bintan yang ada di Tanjungpinang harus bisa kita kelola agar menghasilkan PAD,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut, PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) sebagai BUMD, tidak ada menghasilkan PAD satu rupiah pun.
“Tahun 2020 kosong, tahun lalu juga nihil. Yang ada hanya di tahun 2019, sekitar Rp 147 juta,” kata Kabag Perekonomian Setdako Tanjungpinang, Hermawan.
Ia menyampaikan, PAD sekitar Rp 147 juta tersebut, didapat dari bagi hasil pas pelabuhan PT Pelindo, lapak di Melayu Square, Anjung Cahaya, dan lapak pasar baru.
“Mungkin turun karena kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Selama ini, kata Hermawan, pendapatan dari BUMD habis digunakan untuk bayar gaji, belanja jasa, dan operasional lainnya. Sehingga tidak ada sisa untuk nyumbang PAD di tahun 2020 dan 2021.
Sebagai pembina BUMD, Hermawan meminta agar perusahaan itu lebih kreatif lagi mencari kerja sama, yang bersifat menguntungkan.
“Kemudian jabatan di BUMD itu harusnya dikurangi. Itu salah satu langkah menekan beban operasional,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya menganjurkan ke direksi BUMD untuk fokus terhadap kerja sama yang ada sekarang ini. Termasuk utang lapak atau kios segera ditagih.
Ditanya untuk PAD tahun ini seperti apa, Hermawan menjawab, bahwa di tahun berjalan belum bisa dipastikan, karena biasanya di akhir tahun baru kelihatan.
“Kan mereka harus keluarkan biaya-biaya dulu, baru kelebihannya masuk PAD,” tukasnya. (zul)
