TANJUNGPINANG (HAKA) – Kabar baik untuk kaum perempuan alias Puan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Karena, dalam waktu dekat ini Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Provinsi Kepri akan segera membahas Ranperda Penyelenggaran Perlindungan Hak Perempuan untuk kemudian disahkan menjadi perda.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BP3APPKB) Provinsi Kepri, Misni menyampaikan, dengan hadirnya perda itu, ke depan seluruh perempuan di Provinsi Kepri akan mendapat hak untuk dilindungi oleh pemerintah.
Selain itu, segala permasalahan baik sosial maupun hukum yang menimpa kaum perempuan akan lebih mudah diatasi.
“Dalam Perda itu juga nanti diatur apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah terhadap kaum perempuan,” ujarnya, di Pulau Dompak, belum lama ini.
Adapun aturan yang nantinya tertuang dalam Perda tersebut meliputi, perlindungan terhadap perempuan rumahan atau lanjut usia, pekerja rumah tangga, perempuan yang mengalami masalah sosial dan hukum, perempuan korban kekerasan seksual, serta perempuan yang mengalami kekerasan sosial.
Sebagai salah satu contoh besarnya peranan perda itu bagi kaum perempuan, yakni saat perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual.
Selama ini sanksi hukum sepenuhnya hanya akan dilimpahkan ke tersangka. Sedangkan, perempuan yang menjadi korban tidak diberikan perhatian. Padahal akibat hal itu ada dampak yang cukup besar yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban.
Seperti dampak psikologi dan lingkungan. Dengan perda ini diharapkan dampak yang timbul akibat kejadian itu dapat diminimalisir.
Saat ini kata dia, draf ranperda itu sudah disampaikan pihaknya ke DPRD Provinsi Kepri. Ia berharap DPRD Provinsi Kepri dapat segera membahas dan mengesahkan ranperda tersebut.
“Kita berharap ini dapat segera disahkan. Karena hampir semua pihak mendukung bahkan sampai tingkat kementrian lembaga yang mengurus masalah perempuan turut ikut mendorong ini,” pungkasnya.(kar)
