BINTAN (HAKA) – 13 orang pejabat Bintan, yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Bintan, mengakui telah menggelapkan uang pencairan insentif Covid untuk tenaga kesehatan (nakes). Demikian ditegaskan Kajari Bintan, I Wayan Riana.
Kepada wartawan, I Wayan mengatakan, pengakuan 13 kapus itu saat mereka datang di Kantor Kejari Bintan, Kilometer 16, Kecamatan Toapaya, pada Rabu (22/12/2021).
“Seluruh kapus yang belum diperiksa datang. Mereka konsultasi teknis pengembalian uang,” ucap I Wayan didampingi oleh Kasi Intelijen Mustofa dan Kasi Pidsus Fajrian Yustiardi, Senin (27/12/2021).
Menurut I Wayan, 13 Kapus masing-masing telah menulis tangan surat perjanjian di atas materai. Mereka mengaku bersalah, dan tidak mengulangi perbuatan itu dikemudian hari.
“Mereka belum menyebutkan angka-angka uang yang mereka ambil masing-masing kapus, dan belum ada yang dikembalikan,” terang I Wayan.
Ia menegaskan, tekait pengembalian uang butuh waktu. Selain itu, pihak kejaksaan juga belum menerima data apapun dari mereka. Namun, pihaknya meminta para kapus untuk menyiapkan seluruh dokumen tentang laporan insentif nakes.
Atas persoalan ini, sambung I Wayan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pimpinan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, tentang penanganan kasus ini ke depannya.
“Kita tidak menerima begitu saja. Tapi harus kita hitung secara teliti dugaan unsur korupsi setiap Puskesmas,” tuturnya.
Pihaknya, belum menangani 13 kapus tersebut. Pasalnya, penyidik masih fokus menyelesaikan Tipikor insentif Nakes Puskesmas Sei Lekop yang saat ini sudah masuk ke penyidikan. Dan sudah ada satu tersangka yakni ZP selaku Kapusnya.
“Sedangkan Tambelan masih tahap penyelidikan. Dan kita juga terbatas dengan SDM,” tutupnya. (rul)
