BINTAN (HAKA) – DPRD Kabupaten Bintan, menggelar sidang paripurna tentang penyampaian visi misi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Rabu (21/10/2020).
Sidang itu dipimpin oleh Ketua DPRD Bintan, Agus Wibowo, yang dihadiri oleh Pjs Bupati Bintan Buralimar, Sekda Adi Prihantara, penyelenggara Pemilu, Bawaslu, unsur TNI-Polri hingga parpol sebagai peserta Pemilu.
Cabup Bintan Nomor urut 2, Alias Wello, yang biasa disapa AWe bersama Dalmasri mengatakan, jika diamanahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bintan definitif 5 tahun mendatang. Persoalan lahan/tanah masyarakat, masuk program 100 hari kerja.
Masalah itu masuk visi misi di poin 15. Yakni, kata AWe, memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan dan kawasan hutan lindung, yang berada di tengah-tengah permukiman masyarakat.
“Jadi masalah itu. Insyaa Allah, termasuk dalam program 100 hari kerja. Kalau kami dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa persoalan lahan mendapat prioritas dalam program 100 hari kerja kami,” tegasnya.
AWe mengatakan, masalah itu telah menyandera sebagian masyarakat Bintan selama bertahun-tahun. Hal inilah, menjadi prioritas ADA untuk ditertibkan sesuai perencanaan ruang tata wilayah daerah.
Pasalnya, ada beberapa desa/kelurahan bahkan di kecamatan, masih banyak terjadi persoalan lahan yang tumpang tindih. Artinya, masyarakat telah memiliki sertipikat tanah, dan punya alas hak.
“Tapi tiba-tiba lahan tersebut, berubah fungsi menjadi lahan hutan lindung. Dan masalah ini harus kita tuntaskan, karena ini merugikan hak-hak masyarakat,” tegas AWe, di sesi konferensi pers, di salah satu ruangan Gedung DPRD Bintan.
Sedangkan, program prioritas ADA yang menyentuh peningkatan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat, yakni menciptakan lapangan kerja baru minimal untuk 10.000 orang pada sektor industri, dan padat karya melalui peningkatan keterampilan angkatan kerja, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.
Kemudian, memacu pertumbuhan budidaya perikanan di darat dan pantai, melalui penciptaan kampung-kampung budidaya.
Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), khususnya untuk seluruh guru, dokter, bidan dan perawat.
Selain itu, meningkatkan jumlah alokasi dana serta memperbanyak penerima beasiswa kepada pelajar berprestasi, khususnya dari keluarga kurang mampu di kawasan pesisir, serta pulau – pulau kecil.
“Termasuk menyediakan asuransi nelayan dan petani,” sebutnya. (rul)
