TANJUNGPINANG (HAKA) – Target Gubernur Kepri, Isdianto yang menginginkan agar seluruh proyek fisik dan program di APBD sudah dilelang pada Februari 2021, sulit terealisasi.
Pasalnya, hampir tiga pekan setelah penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD dibagikan, hingga saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri belum mendapatkan rincian program yang tersusun dalam DPA tersebut.
Hal ini pun dibenarkan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua, Selasa (26/1/2021).
“Saya sudah cek ke semua OPD, bahwa mereka belum dapat (rincian) DPA-nya. Ini tentu akibatnya akan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Pemprov Kepri,” katanya kepada hariankepri.com.
Lebih lanjut ia mengutarakan, dari informasi yang ia peroleh, hampir seluruh OPD di lingkup Pemprov Kepri tidak mengetahui secara persis penyebab rincian DPA yang berasal dari APBD 2021.
Selain itu kata dia, OPD di lingkup Pemprov Kepri juga tidak mengetahui hasil evaluasi APBD yang dilakukan oleh Kemendagri beberapa waktu yang lalu.
“Misalnya ada OPD yang membuat program pembangunan jembatan dengan harga Rp 200 juta di APBD. Tapi setelah APBD itu dievaluasi mereka tidak tahu apakah program itu masih ada, atau nominalnya berkurang, atau tetap. Akibatnya mereka hanya bisa wait and see saja, tidak berani melakukan atau menjalankan kegiatan itu,” paparnya.
Atas kondisi ini, Politikus Partai Hanura itupun meminta Gubernur maupun Sekdaprov Kepri memberikan penjelasan, kenapa hal itu bisa terjadi.
“Karena kalau ini semakin lama dibiarkan, yang jelas tentunya akan merugikan masyarakat. Sebab, APBD Kepri inikan diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri,” pungkasnya.(kar)