TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Panitia khusus (Pansus) pengelolaan barang milik daerah DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua menyebut, pascapenyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Riau ke Provinsi Kepri pada 31 Mei 2006 lalu.
Dari 90 aitem lahan tanah dan bangunan yang diserahkan itu, hanya 8 aitem yang dinyatakan memiliki administrasi lengkap.
“Sisanya saat ini masih belum jelas keberadaan administrasinya. Inilah tujuan kita mengundang phak Pemprov Riau untuk mengetahuinya,” ujarnya kemarin.
Rudi juga menyampaikan, dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi itu, pihaknya juga mempertanyakan soal 23 lahan yang sampai saat ini belum diserahkan Provinsi Riau ke Pemprov Kepri.
Selain itu, pansus juga mempertanyakan keberadaan saham sebesar 12,5 persen milik Pemprov Riau yang ada di BRC Lagoi yang juga belum diserahkan ke Pemprov Kepri.
“Dalam rapat dengan Pemprov Riau, kita tanyakan masalah ini. Tapi teman-teman dari Riau juga tidak mengetahui dimana saham tersebut. Inilah yang menjadi tanda tanya dan permasalahan saat menyusun Perda pengelolaan barang milik daerah DPRD Provinsi Kepri,” terangnya.
Terkait dengan adanya temuan itu, pihaknya akan segera membahas lebih lanjut dan mendalam, sehingga diharapkan segera didapatkan solusinya.
“Kita akan gali terkait aset-aset ini, sehingga ke depan akan lebih jelas mana saja aset milik Pemprov Kepri ini,” tegasnya.(kar)