TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ternyata didapati, banyak yang belum melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reni Yusneli, Senin (1/4/2019) kemarin.
“Memang masih banyak mobil dinas di Kepri ini yang menunggak pajak. Untuk itu kami imbau untuk membayarkan pajak mobil dinasnya,” ujarnya di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak.
Pihaknya berharap, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Kepri, untuk segera menginvetarisir kendaraan dinas yang masih menunggak pajak.
Meskipun kata dia sudah ada sebagian pemda di Provinsi Kepri yang telah melakukan hal itu. Namun, jumlahnya belum terlalu signifikan.
“Setelah diiventarisir mobil dinas itu kemudian segera bayarkan pajaknya,” tegasnya.
Sebab kata dia, potensi pendapatan dari retribusi pajak kendaraan dinas milik seluruh pemda di Provinsi Kepri cukup besar, bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri.
“Kami meminta kepada Pemprov, Pemkab dan Pemko untuk segera melaporkan dan membayarkan pajak kendaraan dinasnya,” kata dia.(kar)
