TANJUNGPINANG (HAKA) – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tanjungpinang, diduga melanggar aturan dan menyimpang, dalam proses lelang proyek belanja modal pengadaan alat uji kendaraan bermotor (ranmor).
Dugaan penyimpangan ini terungkap, dari perusahaan-perusahaan yang ikut tidak memiliki dokumen lengkap.
“Ada 6 perusahaan yang dokumennya gak lengkap,” ungkap salah seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya kepada hariankepri.com, Rabu (24/7/2019).
Ia menyampaikan, enam perusahan tersebut, juga bisa dilihat dari situs lpse.tanjungpinangkota.go.id.
Dijelaskannya, bahwa panitia atau pokja di ULP memenangkan perusahaan yang justru punya banyak kesalahan dalam dokumen penawaran.
“Saya juga menilai, pihak panitia terkesan tertutup dan tidak transparan dalam proses pelelangan proyek ini,” ujarnya.
Ia menduga, peroyek ini ada intervensi dari salah seorang pejabat dan meminta untuk memenangkan salah satu perusahaan.
“Harus lelang ulang, agar tidak ada salah satu perusahaan yang ribut,” pintanya.
Sementara itu, Kepala ULP Kota Tanjungpinang Zulhidayat saat dikonfirmasi, dirinya membantah penyimpangan tersebut.
“Menurutnya, sampai saat ini proses pelelangan proyek tersebut masih berada pada koridor dan aturan yang berlaku,” terangnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, sebelum diumumkan pemenang, pihaknya dilarang untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada masyarakat.
“Sesuai jadwal sebentar lagi akan segera diumumkan dan masyarakat dapat mengakses secara umum,” ungkapnya.
Saat ditanya apakah penawaran terendah yang seharusnya menang dalam tender tersebut?, Zulhidayat menjawab, bahwa sesuai ketentuan, harga terendah tidak selamanya ditunjuk sebagai pemenang untuk metode tender umum.
“Saya pastikan semua penyedia tidak ada yang diistimewakan. Siapa yang menawar lebih baik secara administrasi, teknis dan harga sesuai dokumen pemilihan,” ucapnya.(zul)