JAKARTA (HAKA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, karena dinilai telah berhasil membawa Pemprov Kepri sebagai daerah di Indonesia dengan realisasi belanja tertinggi di APBD Tahun 2021.
Penghargaan tersebut, diserahkan Tito dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Terdapat 4 kategori penghargaan yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri RI, masing-masing kategori Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, kategori Realisasi Peningkatan PAD tertinggi dan kategori realisasi Program Taspen (Taspen Award).
Untuk setiap kategori diberikan masing-masing kepada 5 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota.
Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengatakan, uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik. Untuk merealisasikan hal itu, tentunya harus dimulai dari tahap perencanaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban.
“Sehingga dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambunagn dan baik pula. Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi,” katanya.
Terkait keberhasilan Pemprov Kepri dalam merealisasikan belanja APBD tahun 2021, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan, semua itu dimulai dengan memperkuat aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD.
Kemudian, di tahun 2021 lalu, Pemprov Kepri juga terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan seperti penyerahan DPA lebih awal, berikut administrasi pejabat pelaksana lainnya.
“Saya selalu tekankan kepada jajaran OPD agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, atau lakukan lelang dini, terutama untuk pekerjaan fisik,” jelasnya.
Langkah lain yang dilakukan Pemprov Kepri untuk mempercepat anggaran yakni, dengan melakukan pembayaran pekerjaan secara terjadwal dan sesuai tahapan pembayaran, pembayaran berdasarkan progres pekerjaan.
Pemprov Kepri juga sambungnya, rutin melakukan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang tujuannya untuk memantau progres realisasi dan mencari solusi jika ada kendala dalam pelaksanaannya.
Kemudian, Pemprov Kepri juga melakukan percepatan penyelarasan SIPD dengan menyesuaikan proses penganggaran dan penatausahaan berbasis SIPD yang di asistensi oleh Kemendagri.
“Sebisa mungkin, kita meminta agar tidak ada OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya di penghujung tahun, terutama OPD yang memiliki kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar secara tegas menyatakan, keberhasilannya meraih penghargaan ini tentunya juga berkat kerjasama seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Ia pun secara khusus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kepri, yang sudah bekerja maksimal untuk merealisasikan APBD Kepri di tahun 2021 dengan sangat baik.
“Artinya tim kita telah berjalan dengan baik, sehingga strategi yang kita terapkan bisa dijalankan oleh semua OPD,” tegasnya. (kar)