BINTAN (HAKA) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 ikut dipangkas, sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD tahun ini.
Hal itu dibenarkan oleh Sekdakab Bintan Ronny Kartika. Prinsipnya, kata dia, Pemkab Bintan tetap menjalankan Inpres RI itu. Saat ini, pihaknya telah membahas dengan OPD, yang harus dipangkas anggarannya.
Di antaranya, pemangkasan anggaran perjalanan dinas 50 persen sesuai Inpres itu. Lalu, perhitungan pembatasan alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan yang bersifat seremoni, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar.
“Kami sudah bahas penyesuaian anggaran APBD Bintan tahun 2025, jadi lebih kurang Rp 25 miliar yang dipangkas di semua OPD termasuk DPRD Bintan, terdampak dari program tersebut,” jelas Ronny, kemarin.
Tidak hanya sumber APBD itu, kata Ronny, sumber anggaran dari APBN, untuk Kabupaten Bintan pun mendapatkan pemangkasan di tahun 2025 ini.
Yakni, dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun Dana Alokasi Umum (DAU) specific grant (SG) sebanyak 91,8 miliar.
Dana transfer itu, diperuntukkan untuk kegiatan infrastruktur yakni, ada beberapa paket jalan. Lalu, program-program di Dinas Perikanan,
“Kemudian ada beberapa item kegiatan penataan kawasan seperti pekerjaan paving block, serta pembangunan infrastruktur kewilayahan,” tuturnya.
Ronny menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kemendagri, terkait lanjutan anggaran yang dirasionalisasi itu dikelola untuk apa.
“Apakah dibuat program supporting lain. Misalnya, anggaran yang dipangkas dari Pusat, apakah didanai melalui APBD,” tutupnya. (rul)
