TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemanggilan semua pejabat eselon II setingkat kepala dinas, kepala badan, inspektur daerah di lingkungan Pemko Tanjungpinang, cukup membuat heboh di internal pejabat pemko.
Undangan pemanggilan oleh DPRD Kota Tanjungpinang ini, juga menyasar hingga ke para eselon III dan IV, yakni para kepala-kepala bagian di setdako, camat hingga para lurah.
Tersisa 3 pucuk pimpinan tertinggi yang tidak diundang DPRD Tanjungpinang, dalam rapat yang digelar Senin (10/2/2020) di ruang rapat paripurna DPRD Tanjungpinang.
Mereka adalah Wali Kota, Syahrul; Wakil Wali Kota, Rahma dan Sekda Kota Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari.
DPRD pada 4 Februari lalu menerbitkan surat undangan, dengan nomor 800/56/2.01/2020.
Tujuan undangan yang sifatnya penting ini kepada seluruh pejabat eselon II, eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), camat dan lurah.
Isi surat juga menarik. Karena, tertulis bahwa, maksud dari undangan berkaitan dengan statement salah satu anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang di media massa, terkait penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pemko.
Kepada hariankepri.com, salah seorang lurah yang enggan namanya mengaku, tidak terlalu menyimak terhadap rapat tersebut.
“Entahlah. Intinya masalah PTT sih, tapi karena kita diundang tetap menghadiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tanjungpinang, Samsudi enggan berkomentar terhadap hasil rapat saat ingin diwawancarai.
“Nantilah ya,” ucapnya singkat kepada hariankepri.com.
Pada saat rapat, Wakil Ketua II Ade Angga juga sempat melontarkan pernyataan, di hadapan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dan para pejabat yang hadir.
“Kita tidak akan mengadakan rapat berdasarkan pernyataan 1 atau 2 orang anggota dewan,” ujarnya.
“Nanti kawan-kawan ini minta perhatian. 30 (dewan) nya ngomong di media, 30 pula (kali) kita rapat seperti ini. Saya kira ini cukup menghabiskan energi,” ucap Ade. (zul)
