TANJUNGPINANG (HAKA) – Penerapan e-money sebagai alat pembayaran masuk pas Pelabuhan Sribintan Pura (SbP) menuai kontroversi bahkan membuat masyarakat resah.
Sebab, hal ini karena kurangnya sosialisasi PT Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang kepada masyarakat ketika menerapkan sistem tersebut. Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri Rudi Chua, Selasa (31/7/2018).
“Masyarakat kita ini untuk menerima perubahan itu tidak mudah. Perlu sosialisasi yang lebih insentif, jika Pelindo ingin menerapkan sistem itu,” ujarnya.
Politisi Partai Hanura ini melanjutkan, agar kontroversi e-money ini tidak semakin meresahkan masyarakat, Pelindo disarankan untuk tidak terburu-buru untuk mewajibkan masyarakat menggunakan sistem itu.
“Perlu ada masa transisi, tidak bisa serta merta itu langsung diterapkan,” sebutnya.
Hal ini kata dia, sesuai dengan komitmen PT Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang ketika akan menerapkan sistem e-money itu.
Yang mana, sebelum sistem itu diterapkan secara menyeluruh Pelindo mengatakan waktu itu bersedia, untuk memberikan pilihan kepada masyarakat. Yakni dengan menggunakan e-money atau melalui cara manual.
“Tapi pada kenyataanya petugas di pelabuhan tidak memberikan alternatif kepada masyarakat. Masyarakat sekarang justru mutlak diwajibkan untuk menggunakan e-money. Masalah ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ke GM PT Pelindo,” ungkapnya.
PT Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang imbuhnya, dirasa perlu menyediakan alternatif pilihan pembayaran pas masuk Pelabuhan SbP.
Sebab kata dia, di luar negeri yang telah lama menerapkan sistem e-money salah satunya Jepang, tetap menyediakan alternatif pembayaran manual bagi masyarakat.
“Kenapa kita di sini yang masyarakatnya belum terlalu familiar dengan sistem itu, tidak disediakan alternatif tersebut,” ujarnya.
Selain alternatif pembayaran, tidak tersedianya bukti pembayaran yang diberikan PT Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang disetiap transaksi e-money tersebut, juga dinilai sebagai hal yang kurang pantas.
“Mungkin bagi sebagian masyarakat struk pembayaran itu tidak penting. Tapi bagi ASN atau pegawai swasta yang menggunakan anggaran kantor, struk itu sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Apalagi di sini e-money itu hanya digunakan untuk masuk pelabuhan. Tentu masyarakat akan keberatan. Berbeda halnya jika e-money itu multifungsi, seperti di Jakarta.
“Di Jakarta, selain untuk membayar busway atau tol, e-money juga bisa dipakai untuk menonton bioskop,” tuturnya.(kar)