BATAM (HAKA) – Pemprov Kepri menyatakan komitmen, untuk menggunakan produk dalam negeri, dalam setiap kegiatan belanja barang dan jasa di tahun anggaran 2022 ini.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dihadapan Menko Marvest, Luhut Binsar Panjaitan yang hadir secara virtual.
Termasuk disampaikan kepada Menkop dan UMKM, Teten Masduki dan Menparekraf Sandiaga Uno yang hadir langsung di kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022 di Hotel Marriot Harbour Bay, Kota Batam, Rabu (30/3/2021).
“Komitmen ini untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu di Bali,” kata Ansar.
Ansar memaparkan, komitmen itu telah diwujudkan oleh Pemprov Kepri, dengan telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), bagi belanja daerah Pemprov Kepri di tahun anggaran 2022 ini.
Dijelaskannya, dari total belanja APBD Kepri sebesar Rp 3,6 triliun, setelah diinventarisasi ada sekitar Rp 1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN-nya dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini.
“Dari jumlah itu sekitar Rp 971 miliar atau 50,93 persen yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya.
Selain itu lanjutnya, Pemprov Kepri saat ini juga sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tim ini bertujuan untuk mendorong percepatan penggunaan produk dalam negeri di daerah.
Tim tersebut, sambungnya, telah memulai input e-katalog walaupun, hal itu baru sebatas produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.
Ke depan, produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran juga akan segera dikurasi dan dimasukan ke e-katalog.
“Saya juga mendorong wali kota dan bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti konsen untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,” tegasnya.
Kemudian, Ansar juga mengusulkan supaya Pemerintah dapat menjamin ketersediaan produk-produk dalam negeri. Ia mencontohkan, ketika sedang membangun struktur bangunan maka akan membutuhkan besi, maka ketersediaan besi dan lainnya harus cukup.
Jika tidak maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog maka akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan tidak menutup kemungkinan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.
“Kita berharap juga pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi, sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” harapnya.(kar)