TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri bersama Kejaksaan Tinggi, mengembangkan Command Center Maritime (CCM) yang bertujuan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan.
Kajati Kepri, Rudi Margono, dalam rapat koordinasi bersama Pemprov Kepri di Aula Sasana Baharuddin Lopa, Jumat (29/12/2023), menyampaikan, CCM merupakan kolaborasi antara Kejati Kepri dengan pemprov, dan berbagai instansi vertikal sektor kelautan.
“CCM akan dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan,” katanya.
Sistem ini, sendiri akan melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang.
“Kita bersinergi dengan pemangku kepentingan, utamanya optimalisasi PNBP di sektor kelautan dan pelabuhan,” tegasnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam rakor tersebut menyampaikan, CCM merupakan sebuah sistem penting, dalam upaya menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan di wilayah Provinsi Kepri.
“Inovasi yang dihadirkan Kajati Kepri ini sangat membantu penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan saya sepakat optimalisasi PNBP di sektor kelautan sangat dibutuhkan Kepri,” sebutnya.
Sementara itu, Wakajati Kepri, Rini Hartatie, menjelaskan, bahwa optimalisasi PNBP akan dilakukan melalui audit rutin di pelabuhan, investigasi atas indikasi penyalahgunaan, dan peningkatan transparansi tarif biaya sandar.
“Serta pelatihan regulasi PNBP, penggunaan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan PNBP, dan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan efisiensi,” paparnya.
Rini melanjutkan, CCM diharapkan dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia.
“Ini mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini,” tuturnya.
Dari pantauan hariankepri.com, dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas untuk meningkatkan sinergitas penegakan hukum dan mendorong peningkatan pendapatan negara di bidang kemaritiman.(kar)
