Berusaha di tengah kondisi pendemik tentu tak bisa dilakukan seperti biasa. Ada protokol kesehatan yang membatasi pertemuan tatap muka.
Protokol kesehatan ini disosialisasikan oleh pemerintah agar pandemi bisa diatasi. Tak hanya mengatasi pandemi, dampak ekonominya juga menjadi fokus pemerintah.
Program pengendalian Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional telah merubah struktur anggaran belanja pemerintah. Re-focusing. Stimulasi dari pemerintah untuk para pekerja terdampak Covid-19 dan usaha kecil (UMKM) dibantu dengan pelatihan-pelatihan dan bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan ini tentu saja bermanfaat bagi masyarakat karena bersifat massif dan berskala nasional.
Namun, bantuan dari pemerintah pusat berupa pelatihan dan tunai saja tidaklah cukup. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan wirausahawan ini dapat mengambil peran memberikan bantuan ekonomi dalam bentuk lain bagi pelaku UMKM. Bantuan kepada UMKM tidak melulu berbentuk pelatihan dan uang tunai saja.
Permudah Birokrasi UMKM
Sering kali kita temukan kondisi dimana data UMKM tidak akurat. Setiap kali pemerintah akan memberikan program bantuan UMKM didahului dengan proses update data.
Hal ini menunjukkan bahwa data UMKM tidak real time, akibatnya penyaluran dana bantuan UMKM tertunda proses pemutahiran data. Sebaiknya pemerintah daerah memiliki sistem pelaporan dan penyimpanan data UMKM secara baik berbentuk big data.
Selain itu kendala lainnya adalah usahawan enggan melaporkan usahanya kepada pemerintah. Salah satu cara agar pelaku usaha aktif melaporkan usahanya kepada pemerintah adalah memberikan akses birokrasi yang mudah kepada pelaku usaha. Misalnya dengan digitalisasi pendaftaran usaha.
Selanjutnya adalah mempermudah alur distribusi dan rantai pasok. Di daerah tertentu, seperti Kepulauan Riau akses transportasi sangat terbatas. Mobilitas barang (bahan mentah produksi) sangat terbatas. Apalagi bahan mentah produksi yang jarang digunakan, tentu akan sulit menemukan bahannya di sini.
Hal seperti ini harus dicarikan jalan keluarnya; bagaimana mendatangkan bahan mentah produksi UMKM dengan mudah dan murah. Salah satu caranya adalah mempermudah birokrasi dan transportasi.
