TANJUNGPINANG (HAKA) -Semua pemerintah daerah di Indonesia, secara serentak mengalihkan anggaran APBD untuk penanganan wabah Covid-19, termasuk Pemko Tanjungpinang.
Untuk memaksimalkan anggaran penanganan Covid-19 di Tanjungpinang, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tanjungpinang, M Apriyandy mengusulkan, pemotongan tunjangan pejabat pemko.
“Tunjangan yang saya usulkan dipotong, adalah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), bagi para pejabat yang menerima TKD dengan nilai fantastis,” tegasnya.
Ia menjelaskan, usulan pemotongan TKD ini bukan untuk semua pejabat, apalagi pegawai biasa yang berstatus staf. Tapi, kepada pejabat tertentu yang TKD-nya sempat dipersoalkan beberapa waktu lalu.
“Bukan hanya TKD, kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin tidak mendesak dan prioritas, sebaiknya ditunda dulu dan anggarannya kita sama-sama alihkan ke penanganan Covid-19,” ujar Anggota Banggar DPRD Tanjungpinang ini kepada hariankepri.com, Rabu (1/4/2020).
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Tanjungpinang periode 2014-2019 dari Partai Demokrat, Maskur Tilawahyu.
Menurutnya, kenaikan TKD beberapa pejabat tertentu di Pemko Tanjungpinang, sebaiknya juga ditunda dulu. Anggaran tersebut, alangkah lebih bijak dialokasikan ke penanganan covid-19.
“Pengalihannya bisa ke beberapa OPD yang bersentuhan langsung dengan wabah ini, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bagian Kesra Setdako,” singkatnya. (fik)
