TANJUNGPINANG (HAKA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memberi atensi khusus terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, menyampaikan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah menugaskan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan BUMD.
Apabila dari hasil evaluasi itu ada BUMD yang terus merugi dan membebani APBD, maka Kemendagri menyarankan agar sebaiknya BUMD tersebut di merger atau dibubarkan.
“(Karena) Salah satu sumber PAD yang diharapkan itu adalah dengan adanya BUMD, ini kita dorong terus BUMD supaya sehat, tidak malah merugikan dan membebani APBD,” katanya kemarin.
Selain sebagai upaya untuk meningkatkan PAD, penyehatan BUMD tersebut, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya BUMD harus sehat, sehingga ini yang bisa meningkatkan pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Apalagi kata dia, otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran dan kontribusi BUMD dalam menopang PAD. Laba yang dihasilkan BUMD, itulah yang diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan PAD yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Untuk mewujudkan hal itu, tentu BUMD yang sehat menjadi salah satu kuncinya,” pungkasnya.
Pesan kemendagri ini juga untuk Provinsi Kepri, yang sebagaimana diketahui Pemprov Kepri saat ini memiliki dua BUMD. Kedua BUMD itu yakni PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri.
Namun, sejak dibentuk pada 2006 dan 2013 lalu. Kedua, perusahaan pelat merah itu belum sedikitpun memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD Pemprov Kepri.
Hal itu dapat dilihat dari setiap pembahasan APBD Pemprov Kepri, yang mana laba yang dihasilkan kedua perusahaan itu tidak pernah masuk dalam pos pendapatan APBD Pemprov Kepri.(kar)
