Site icon Harian Kepri

Untuk Tekan Inflasi, Ketua Komisi II DPRD Kepri Sarankan Program Padat Karya

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin-f/istimewa-setwandprdkepri

TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menekankan kepada Pemprov Kepri, agar menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam upaya menekan inflasi di Provinsi Kepri.

“Karena secara tahunan, Kepri masuk 10 provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia yakni 6 persen dan sudah ditegur Presiden Jokowi,”katanya, kepada hariankepri.com, Rabu (5/10/2022).

Apalagi kata Politisi PKS itu, pada bulan September 2022 ini inflasi bulanan di Kepri naik akibat kenaikan BBM menjadi 1,06 persen setelah bulan sebelumnya deflasi 0,5 persen.

Untuk menekan angka inflasi di Kepri tersebut, maka ujarnya, Pemprov Kepri mesti menggunakan anggaran dalam APBD untuk penguatan ekonomi masyarakat.

“Seperti salah satunya penyaluran BLT BBM,” sebutnya.

Kemudian, sambungnya, Pemprov Kepri juga harus memperbanyak kawasan pertanian dan peternakan terpadu.

“Karena ini salah satu upaya menekan inflasi. Kawasan ini harus ditanami komoditas rentan inflasi seperti cabai dan bawang,” jelasnya.

Kemudian, ia juga menyarankan kepada Pemprov Kepri untuk mendata seluruh warga tidak mampu, untuk selanjutnya dipekerjakan atau dijadikan mitra di kawasan pertanian dan peternakan terpadu tersebut.

“Ini juga sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, mereka nantinya akan diberikan pelatihan,” tuturnya.

Langkah lain yang menurutnya dapat dilakukan Pemprov Kepri untuk menekan angka inflasi, yakni dengan memperbanyak operasi pasar.

“Atau bisa juga membangun pasar induk di 3 daerah yang ramai penduduk, di pasar ini pemerintah akan melakukan intervensi harga,” paparnya.

Wahyu juga mengharapkan kepada Pemprov Kepri untuk mengoptimalkan kuota PPPK guru, karena menurutnya guru saat ini cukup terdampak akibat dari kenaikan harga BBM.

“Apalagi PTK Non ASN sudah 2 bulan belum digaji. Tahun ini Pemprov Kepri hanya mengajukan 718 formasi PPPK, padahal kebutuhan 3.064 guru,” sebutnya.

Dia juga meminta kepada Pemprov Kepri, di tahun anggaran 2023 mendatang untuk semakin memperbanyak program padat karya.

“Dan melanjutkan program kredit umkm bunga nol persen,” pungkasnya.(kar)

Exit mobile version