Apakah orang-orang yang sekarang ini sedang menduduki suatu jabatan atau memiliki peran penting di jabatan dimaksud sebagian besarnya adalah cenderung mengangkat atau mendudukan sanak keluarga dan kerabat dekatnya untuk posisi kontestasi dalam persaingan oligopoli untuk pemilihan Kepala Daerah ataupun Anggota Legislatif?.
Lalu, apakah jika kemudian sanak keluarga atau kerabat terdekat orang-orang dimaksud berhasil terpilih sebagai Kepala Daerah atau Anggota Legislatif, cenderung akan melakukan hal yang sama?, atau bisakah dibuktikan bahwa orang-orang yang diberi stigma pelaku politik dinasti itu ketika mendapatkan jabatan dan peran menentukan itu diperoleh dari warisan pengangkatan dari orang tuanya atau kerabat dekatnya?.
Saya ingin membatasi lingkup dua pertanyaan di atas pada praktik politik dinasti di Kepri. Hal ini agar mudah dipahami sebagai fenomena konkret yang dekat dengan penilaian kita sehari-hari.
Bahwa adanya kenyataan pencalonan figur-figur untuk kandidat Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan adanya kenyataan hubungan kekerabatan di berbagai jabatan Kepala Daerah dan Anggota Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepri, yang berkelindan dengan kekuasaan partai baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Pertanyaan pertama, terkait dengan kecendrungan orang-orang yang memegang jabatan baik sebagai kepala daerah maupun yang memiliki peran penting dan berkelindan dengan kekuasaan partai politik menunjuk dan mengangkat sanak keluarga dan kerabat terdekatnya.
Pertanyaan ini jika dianggap sebagai penyimpangan dalam proses demokrasi dan memenuhi batasan dari konsep politik dinasti, maka kerusakan dan permasalahan apakah yang akan ditimbulkan?.
Penting untuk kita mengungkap, mengidentifikasi, memperkirakan kerusakan yang ditimbulkan dari praktik politik dinasti ini adalah agar dapat dikenali dan dipahami anasir yang menjadi biang dari timbulnya politik dinasti ini.
