TANJUNGPINANG (HAKA) – Sepanjang tahun 2017 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) mencatat, nilai realisasi investasi luar negeri se kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekitar Rp 760 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 492 proyek.
Sedangkan untuk realisasi investasi dalam negeri, sekitar Rp 182 miliar dengan jumlah proyek 123 proyek. Artinya dari dua sumber itu, realisasi investasi di Kepri tak sampai Rp 1 triliun.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri Azman Taufik menyebut, bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 realisasi investasi di tahun 2017 ini mengalami penurunan.
Namun, Azman tidak menyebut berapa persentase penurunan realisasi investasi di tahun 2017, bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.
“Penyebabnya lebih kepada pengaruh ekonomi global. Bukan karena birokrasi,” ujarnya belum lama ini.
Lebih lanjut ia menyampaikan, di tahun 2018 ini pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan realisasi jumlah investasi di Provinsi Kepri. Salah satu caranya dengan memangkas melakukan penyederhanaan birokrasi.
“Salah contohnya seperti izin pertambangan dan amdal yang sudah tidak perlu lagi di kabupaten/kota tapi cukup di provinsi,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap di tahun 2018 ini seluruh dinas yang berwenang memberikan rekomendasi, agar menempatkan stafnya di DPMPTSP. Mengingat, selama ini hal tersebut kerap menjadi penghambat bagi investor yang ingin cepat dalam mengurus izin.
“Saat ini baru yang menempatkan stafnya baru DKP dan ESDM. Sedangkan yang lainnya kami harus menjemput bola. Ini yang memperlambat pengurusan izin,” tuturnya.
Disinggung soal target realisasi investasi tahun 2018 ini. Azman menyebut, pihaknya berharap nilainya dapat bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Namun, ia enggan untuk memasang target mengingat investasi sangat tergantung pada pergerakan ekonomi global.(kar)
