NATUNA (HAKA) – Rencana pemerintah pusat, yang akan menjadikan Natuna sebagai salah satu lokasi katantina bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Wuhan, China, mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat termasuk Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti.
“Jelas kami menolak rencana pemerintah pusat itu, namun bagaimana lagi itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, ini akan meresahkan masyarakat,” ujar Ngesti.
Sebagaimana diketahui, Wuhan merupakan lokasi awal munculnya virus Corona dan telah mengakibatkan ratusan masyarakat China meninggal dunia.
Anggota DPRD Provinsi Kepri asal Natuna, Hari Chandra, juga menolak kebijakan pemerintah pusat, yang akan menempatkan 243 WNI asal Wuhan di Natuna.
Ditambah lagi, fasilitas medis dan sarana pendukung tidak memadai di Natuna.
“Fasilitas kesehatan saja tidak mendukung, kenapa harus Natuna dijadikan tempat karantina,” ucap Hadi Candra, Jumat (31/1/2020) malam.
Sebagaimana surat dari Kemenkes RI, salah satunya ditujukan kepada Direktur RSUD Natuna, yang isinya meminta kepada RSUD Natuna untuk memberikan pelayanan kesehatan, apabila ditemukan orang dalam pengawasan dari hasil pemeriksaan WNI yang dipulangkan.
Sementara itu, Direktur RSUD Natuna dr Medi saat ditanya awak media mengenai informasi tersebut, pihaknya masih menunggu perintah dari Pemerintah Daerah.
Ia pun mengakui, jika diarahkan ke RSUD Natuna pihaknya tidak siap untuk menampung sebanyak itu.
“Kita memang sudah mengantisipasi tetapi kalau sebanyak itu tidak mungkin kami tampung karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, kalaupun memang di Natuna kita harus koordinasi dengan pihak TNI di Rumah Sakit integrasi,” tukasnya.(dan)
