TANJUNGPINANG (HAKA) – Wagub Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menyebut, bahwa anggaran pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kepri tetap akan mengalami efisiensi, sebagai bagian dari rasionalisasi belanja APBD 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Nyanyang menegaskan, bahwa keputusan ini telah dikoordinasikan dengan DPRD dan mendapat persetujuan dari para wakil rakyat.
“Pokir sudah dipastikan masuk yang diefisiensi, dan itu sudah dikoordinasikan dengan DPRD,” katanya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Mantan Anggota DPRD Kepri ini menegaskan, bahwa DPRD telah sepakat dengan kebijakan tersebut demi menyesuaikan anggaran dengan program prioritas daerah.
“Mereka sepakat, karena ini perintah dan harus sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” tambahnya.
Nyanyang melanjutkan, pembahasan final mengenai efisiensi anggaran akan dilakukan pada Rabu (19/3/2025). Angka efisiensi yang telah diproyeksikan tetap sebesar Rp252 miliar.
“Anggaran yang sudah pasti paling banyak dipangkas itu perjalanan dinas serta kegiatan seremonial,” sebutnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menambahkan bahwa pada Kamis (20/3/2025), Pemprov Kepri akan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar pelaksanaan APBD setelah efisiensi dilakukan.
“Perkadanya kita selesaikan hari Kamis, setelah itu semua kegiatan bisa dijalankan sesuai anggaran yang telah disesuaikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan jika anggaran pokir harus dipangkas, asalkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kita tidak kaku soal ini. Selama diperlukan dan demi kepentingan orang banyak, DPRD tidak keberatan,” ungkapnya di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (13/3/2025).(kar)