TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun secara khusus meminta kepada MPR RI, dapat mendorong Pemerintah Pusat dan DPR RI agar bisa segera melakukan pembahasan dan juga mengesahkan RUU Daerah Kepulauan.
“Mudahan-mudahan ada dorongan secara politik dari MPR RI untuk mempercepat pembahasan UU Daerah Kepulauan,” ujar Nurdin di hadapan Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan dalam acara Pertemuan Delegasi Pimpinan MPR RI dengan FKPD Provinsi Kepri di Aula Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Senin (11/12/2017).
Menurut Nurdin, Provinsi Kepri benar-benar berharap, RUU Daerah Kepulauan tersebut dapat segera dibahas dan disahkan.
Alasannya kata dia, untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri, yang merupakan daerah perbatasan sangat memerlukan kebijakan khusus terutama dari segi pendanaan.
“Kalau ada kebijakan khusus itu, diyakini akan lebih cepat untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kepri. Untuk itu kami mohon dorongan dari Ketua MPR bagaimana UU daerah kepulauan bisa disahkan,” sebutnya.
Apalagi lanjutnya, bila dilihat dari segi geografis letak Provinsi Kepri sangat memenuhi syarat pembangunan nasional, yakni Nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
“Tujuan Nawacita Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Titik sentralnya ada di Kepri. Untuk itu kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan mengamini apa yang disampaikan oleh Gubernur Nurdin. Mantan Menteri Perhubungan era Presiden SBY ini menyebutkan, ia akan melakukan koordinasi ke pusat agar daerah perbatasan khususnya di Kepri akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Selain itu perlu juga alokasi khusus anggaran dalam APBN untuk pembangunan di daerah perbatasan. Kepri menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita semua,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.(kar)