BATAM (HAKA) – Pemprov Kepri bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri (UID RKR), melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), dalam penyediaan listrik pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Kepri.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama General Manager PT PLN (Persero) UID RKR, Agung Murdifi, di Pulau Panjang, Kota Batam, Rabu (1/11/2023) kemarin.
Ansar menyampaikan, MoU tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Kepri dan juga PT PLN, untuk penyediaan tenaga listrik seluruh wilayah di Provinsi Kepri.
“Kita berkomitmen untuk percepatan penyediaan tenaga listrik, terutama di pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kepri,” katanya.
Menurut Ansar, dengan ditekennya MoU ini juga bentuk kepastian kolaborasi kedua pihak yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk pemasangan bantuan pasang baru listrik.
Termasuk pembangunan PLTS dan serah terima operasi atau pengadaan mesin genset, pemasangan jaringan tegangan menengah dan rendah (JTM dan JTR) dan pemasangan penerangan jalan umum.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini impian kita akan seluruh ‘Kepri Terang’ dapat terwujud. Kita benar-benar ingin tidak ada wilayah di Kepri yang gelap gulita,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Ansar juga menjelaskan, kolaborasi tersebut, juga sebagai wujud pelaksanaan program ‘Kepri Terang’ yang diprogramkan oleh Pemprov Kepri.
Diutarakannya, melalui program Kepri, di tahun 2023 ini 6 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat sudah dibangun.
Yakni di Pulau Panjang, Pulau Akar dan Pulau Geranting di Kota Batam, Pulau Jaga di Kabupaten Karimun, serta Pulau Sebong dan Pulau Nuja di Kabupaten Lingga.
Selain itu, sejak program Kepri terang ini berlangsung yakni pada 2021 – 2023 sebanyak 11.898 rumah tangga di Provinsi Kepri yang menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
“Untuk di tahun 2023 ini ada 3.248 rumah tangga yang mendapatkan bantuan tersebut,” pungkasnya.(adv)
