TANJUNGPINANG (HAKA) – Desakan agar Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan rotasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus bergulir. Setelah sebelumnya desakan datang dari Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak. Kini desakan tersebut datang dari mayoritas fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kepri.
Dalam paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Kepri terhadap nota keuangan APBD P 2017, Senin (18/9/2017). Beberapa fraksi di DPRD Provinsi Kepri menyebutkan lemahnya serapan anggaran dalam APBD murni tahun 2017 disebabkan karena tidak maksimalnya kinerja kepala OPD di Pemprov Kepri.
Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Demokrat Plus Hotman Hutapea yang mendorong agar Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun dapat mengganti kepala OPD yang tidak mampu bekerja maksimal.
“Tanggungjawab anggaran tidak boleh ditimpakan hanya kepada Sekda yang kami nilai sudah bekerja keras. Kepala OPD yang tidak mampu harus dievaluasi,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar Raja Bahtiar secara tegas meminta kepada Gubernur Provinsi Kepri untuk memberikan penilaian objektif terhadap kinerja kepala OPD. Apabila ada kepala OPD yang tidak mampu bekerja sesuai target hendaknya kepala OPD tersebut dapat diberikan sanksi. Sedangkan yang mampu memenuhi target sudah selayaknya jika Gubernur memberikan penghargaan kepada kepala OPD tersebut.
“Karena kita berpandangan rendahnya serapan APBD ini karena masih ada ego sektoral dari kepala OPD. Kita berharap Gubernur dapat mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kondisi ini,” sebutnya.
Kritik juga diberikan dari Fraksi PDIP. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Sahat Sianturi mengatakan bahwa dalam APBD tahun 2016 lalu terdapat silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena pencapaian pendapat yang besar atau karena kegiatan yang tidak terealisasi.
“Oleh sebab itu, kami Fraksi PDIP meminta penjelasan kepada pemerintah,” kata Sahat.
Sementara itu, usai paripurna Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah yang mewakili Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengatakan, seluruh masukkan yang diberikan oleh fraksi di DPRD Provinsi Kepri akan ditindaklanjuti.
Pada waktu itu, Arif menyampaikan evaluasi kinerja seperti yang diminta oleh fraksi di DPRD sejatinya sudah rutin dilaksanakan oleh Pemprov Kepri.
“Kalau evaluasi setiap minggu kita rutin melaksanakan. Tapi kalau untuk pergantian kepala OPD itu menjadi kewenangan dari Gubernur,” ujarnya.(kar)