SEJAK dilantik oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada 15 September 2021 lalu. Venni Meitaria Detiawati, menjadi perempuan pertama yang menjabat Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Pemprov Kepri.
Menjadi Kepala BKAD perempuan pertama tentunya tidak mudah. Sebab, selama ini style kepemimpinan di BKAD selalu oleh kaum pria. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi seorang Venni. Tapi hingga saat ini, Venni menunjukkan kinerja yang konsisten, dan mampu me-manage keuangan pemprov dengan baik.
Dalam perjalanan sebagai Kepala BKAD, Venni telah menghadapi dua kali siklus kesulitan keuangan di Pemprov Kepri. Yakni refocusing dan defisit anggaran. Refocusing terjadi di masa pandemi covid pada tahun 2021 sekitar Rp 186 miliar, dan defisit anggaran pada tahun 2022 yang menembus angka Rp 200 miliar.
Di tahun 2025 ini, Venni kembali menghadapi keputusan Inpres tentang efisiensi anggaran. Akibat Inpres itu pula lah, pemprov Kepri harus melakukan efisiensi sebesar Rp 252 miliar. Bagi pemprov, angka tersebut bukan nilai yang kecil. Apalagi APBD 2025 hanya Rp 3,9 triliun atau turun dari APBD tahun 2024 sebesar Rp 4,5 triliun.
Seperti diketahui, Kepala BKAD menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tentu, kemampuan Venni harus ekstra tinggi dalam tim ini.
Ketika akan menerapkan efisiensi, tim TAPD pun terlihat tarik ulur baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun anggota dewan.
Dari info yang didapat hariankepri.com, angka efisiensi sebesar Rp 252 miliar sempat menghadapi penolakan dari DPRD, karena hendak memotong anggaran pokok pikiran dewan sebesar Rp 90 miliar.
Dalam kesempatan wawancara dengan hariankepri.com, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan mendukung penuh usulan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang meminta DPRD Kepri merasionalisasi anggaran belanja mereka sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kita mendukung penuh,” kata Iman saat dihubungi hariankepri.com, Senin (17/2/2025) petang.
Meski demikian, Iman menyatakan bahwa proyeksi anggaran belanja DPRD Kepri yang akan dirasionalisasi, masih harus dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Karena yang namanya pembahasan anggaran ini harus dibahas bersama-sama,” sebutnya.
Kembali ke Venni. Jika melihat kemampuannya me-manage keuangan pemprov saat refocusing tahun 2021 dan defisit anggaran tahun 2022, seyogyanya Venni pun mampu menghadapi kondisi efisiensi ini. Apalagi, Gubernur Ansar juga mendukung kebijakan yang diambil TAPD.
Bisa saja, kemampuan dan ketegasan Venni dalam mengelola keuangan ini yang disukai Ansar. Selain ketegasannya, Venni juga berani menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang tidak jarang menghadapi tekanan dari berbagai pihak, di antaranya dari para legislator Dompak.
Karena kepiawaiannya dalam mengurus cashflow, tak salah jika Venni tetap dipertahankan di kabinet Ansar-Nyanyang.
Namun, ketegasan Venni dalam mengelola keuangan Pemprov Kepri juga seringkali menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Bahkan Venni sempat diisukan untuk diganti karena terkesan memperlambat proses keuangan.
Lalu apakah benar Venni akan menjadi salah satu pejabat yang dirotasi di kabinet yang baru ini? Hanya Tuhan yang Maha kuasa, Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang yang tahu. (arp)
